REDAKSI8.COM, BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) menjadi tuan rumah dalam Rapat Koordinasi Regional Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Direktif Presiden Batch III di Grand Qin Hotel Banjarbaru, Kamis (11/6/26).
Kegiatan tersebut diikuti 10 provinsi untuk menyelaraskan pelaksanaan program prioritas Presiden antara Pemerintah Pusat dan daerah.
Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri RI, Dr. Yusharto Huntoyungo mengatakan, rapat koordinasi ini tidak hanya membahas sinkronisasi program pada tingkat kebijakan, tetapi juga implementasi teknis di daerah.
“Sudah disampaikan pada saat laporan tadi, setidaknya sinkronisasi pelaksanaan 10 program prioritas Presiden itu tidak terjadi hanya pada level yang makro saja, tetapi detailing-nya ini kita akan dapatkan dari pelaksanaan rapat koordinasi ini,” ujarnya.
Menurutnya, daerah diharapkan berperan aktif mendukung berbagai program prioritas Pemerintah, termasuk mengoptimalkan potensi lokal yang selama ini belum tergarap dengan maksimal.
Selain itu, Pemerintah Daerah juga didorong lebih kreatif dan inovatif dalam memanfaatkan peluang ekonomi yang tersedia untuk mendukung pembangunan daerah.
“Di sini diharapkan partisipasi dari Pemerintah Daerah juga untuk bisa mengorbitkan potensi-potensi yang ada di tingkat lokal, dan bisa berpartisipasi secara penuh dalam pelaksanaan program Directive Presiden,” katanya.
Ia menjelaskan, rakor regional kali ini merupakan gelombang ketiga setelah sebelumnya digelar di Kendari dan Surakarta.
Selain seluruh provinsi di Kalimantan, kegiatan juga diikuti Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Selatan, dan Riau.
“Batch yang pertama kita sudah lakukan di Kendari, batch kedua di Surakarta, dan batch ketiga ini diikuti oleh 10 provinsi yang ada,” sebutnya.
Sementara itu, Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Subhan Nor Yaumil menyampaikan, bahwa Pemprov Kalsel telah memaparkan perkembangan pelaksanaan 10 program prioritas Presiden.
Mulai dari pertumbuhan ekonomi, pengendalian inflasi, pemeriksaan kesehatan gratis, makan bergizi gratis hingga sektor perumahan.
“Jadi hari ini kami melaporkan perkembangan terhadap 10 program deskriptif Pak Presiden,” ucapnya.
Ia juga menegaskan, Kalimantan Selatan mendukung penuh seluruh program tersebut. Meski masih terdapat sejumlah kendala di lapangan.
Demikian, rakor ini dimanfaatkan sebagai sarana berbagi pengalaman dan solusi antar daerah.
“Intinya Kalimantan Selatan mendukung penuh 10 program deskriptif Pak Presiden tersebut,” tutupny.
Melalui rakor ini, Pemerintah Pusat dan daerah diharapkan dapat memperkuat koordinasi sekaligus mempercepat realisasi program-program prioritas nasional agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
