REDAKSI8.COM, BANJAR – Kabupaten Banjar mencatat pencapaian gemilang dalam upaya pengentasan kemiskinan. Dalam empat tahun terakhir, angka kemiskinan di daerah ini terus menurun secara konsisten.
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Banjar, persentase penduduk miskin yang pada 2021 masih berada di angka 3,04%, turun menjadi 2,79% pada 2022, kemudian menyusut ke 2,44% pada 2023, hingga mencapai 2,36% pada 2024.
Tren positif ini menjadi bukti nyata efektivitas berbagai program pembangunan yang dijalankan pemerintah daerah, terutama dalam sektor ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.
Kepala Bappedalitbang Kabupaten Banjar, Nashrullah Shadiq, menegaskan bahwa pencapaian ini merupakan hasil dari strategi pembangunan yang terfokus pada kesejahteraan masyarakat.
“Kami terus berkomitmen untuk menekan angka kemiskinan dengan pendekatan inovatif yang berbasis kebutuhan masyarakat. Keberhasilan ini membuktikan bahwa program-program yang dijalankan berjalan efektif dan memberi dampak nyata bagi masyarakat,” ujar Nashrullah dalam wawancara dengan Brigade Bappedalitbang.
Data terbaru menunjukkan bahwa pada tahun 2024, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Banjar tercatat sebanyak 14,46 ribu jiwa. Lebih menggembirakan lagi, Indeks Kedalaman Kemiskinan yang mengukur seberapa jauh kondisi ekonomi penduduk miskin dari garis kemiskinan berada di angka 0,33, sementara Indeks Keparahan Kemiskinan, yang mencerminkan tingkat ketimpangan di antara kelompok miskin, tercatat di angka 0,07.
Angka-angka ini menunjukkan bahwa kesenjangan ekonomi di antara masyarakat miskin semakin mengecil, menandakan bahwa kondisi mereka semakin membaik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Penurunan angka kemiskinan ini tidak terjadi begitu saja. Pemerintah Kabupaten Banjar telah menerapkan berbagai kebijakan strategis, termasuk:
1. Program Bantuan Sosial: Penyaluran bantuan tunai dan sembako untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat miskin tetap terpenuhi.
2. Pemberdayaan Usaha Mikro: Pelatihan kewirausahaan, bantuan modal, dan pendampingan usaha bagi masyarakat kurang mampu agar mereka bisa mandiri secara ekonomi.
3. Peningkatan Infrastruktur: Pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas umum di daerah-daerah tertinggal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
4. Akses Pendidikan dan Kesehatan: Beasiswa bagi siswa dari keluarga tidak mampu dan peningkatan layanan kesehatan bagi masyarakat miskin agar mereka memiliki kualitas hidup yang lebih baik.
Sebagai tolok ukur kesejahteraan, pemerintah daerah menetapkan garis kemiskinan sebesar Rp 589.165 per kapita per bulan. Artinya, masyarakat dengan pendapatan di bawah angka ini dikategorikan sebagai penduduk miskin.
Meski angka kemiskinan terus menurun, Nashrullah menegaskan bahwa tantangan masih ada. Masih banyak masyarakat yang perlu diberdayakan agar dapat keluar dari lingkaran kemiskinan secara berkelanjutan.
“Kami akan terus meningkatkan efektivitas program berbasis pemberdayaan masyarakat serta menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, baik pemerintah pusat, swasta, maupun organisasi sosial. Dengan sinergi yang lebih luas, dampak program akan lebih signifikan dan berkelanjutan,” tambahnya.
Dengan berbagai upaya yang terus dilakukan, diharapkan angka kemiskinan di Kabupaten Banjar dapat terus ditekan, sehingga masyarakat dapat menikmati kehidupan yang lebih layak dan sejahtera.
Pemerintah berkomitmen untuk menghadirkan kebijakan yang benar-benar berpihak pada rakyat guna mencapai Kabupaten Banjar yang lebih maju, mandiri, dan berkelanjutan. (Sumber Info Publik Kabupaten Banjar).
