REDAKSI8.COM, SAMARINDA – Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) masih menghadapi tantangan serius dalam hal ketersediaan tenaga medis. Berdasarkan pemaparan dari Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Andi Satya Adi Saputra, jumlah dokter dan tenaga kesehatan di Kaltim masih jauh dari standar ideal.
Hal ini menjadi perhatian serius DPRD karena berdampak langsung pada pelayanan kesehatan, terutama di daerah-daerah pelosok yang termasuk dalam kategori 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal).
Dalam keterangannya pada Jumat (18/4/2025), Andi menjelaskan bahwa secara ideal satu orang dokter seharusnya menangani maksimal seribu pasien. Namun, kondisi di Kaltim saat ini masih jauh dari angka tersebut.
“Jumlah kebutuhan tenaga medis di Kaltim diperkirakan mencapai 4.000 orang, sementara jumlah yang tersedia saat ini baru sekitar 2.000 orang. Artinya kita masih mengalami kekurangan hingga 50 persen dari kebutuhan dasar yang ideal,” ujarnya.
Menanggapi kekurangan tersebut, Andi mendorong agar pemerintah daerah bersikap lebih inovatif dan responsif dalam merancang kebijakan. Salah satu solusi yang dianggap mampu menjawab tantangan kekurangan tenaga medis dalam waktu singkat adalah dengan mengoptimalkan Telemedicine.
“Pemanfaatan digitalisasi layanan kesehatan seperti telemedicine yang sudah dicanangkan oleh Kementerian Kesehatan perlu diadopsi secara masif. Dengan jaringan internet yang terus dikembangkan, layanan medis jarak jauh bisa menjadi solusi bagi masyarakat yang tinggal jauh dari fasilitas kesehatan,” tegas politisi Partai Golkar ini.
Andi menekankan, program ini sejalan dengan visi gubernur dalam membangun transformasi digital, sehingga harus menjadi prioritas dalam pelaksanaan kebijakan kesehatan daerah.
Selain pemanfaatan teknologi, Andi juga menyarankan agar Pemprov Kaltim menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi di luar daerah, khususnya kampus-kampus yang memiliki fakultas kedokteran.
Menurutnya, kerja sama semacam ini bisa menjadi langkah jangka pendek untuk mengisi kekosongan tenaga medis, terutama di daerah terpencil.
“Kita bisa menjalin kerja sama dengan universitas besar di luar Kaltim agar bisa mendistribusikan tenaga medisnya, baik dokter muda atau tenaga kesehatan lainnya untuk membantu pelayanan kesehatan di wilayah kita,” ungkapnya.
Sebagai solusi jangka panjang, Andi menegaskan perlunya investasi di bidang pendidikan, khususnya dalam mempersiapkan putra-putri daerah agar dapat menjadi tenaga medis profesional yang kelak akan mengabdi di daerah asalnya.
“Kita perlu memberikan beasiswa pendidikan kedokteran bagi anak-anak daerah, dengan komitmen bahwa setelah lulus, mereka akan kembali dan mengisi kekurangan tenaga medis di daerah mereka, terutama di kawasan 3T,” ujarnya.
Langkah ini, menurut Andi, tidak hanya akan membantu menutup kekurangan tenaga medis, tetapi juga memperkuat rasa kepemilikan dan pengabdian anak daerah terhadap tanah kelahirannya.
Dalam jangka pendek lainnya, DPRD Kaltim juga mendorong agar dilakukan rotasi rutin tenaga medis dari fasilitas kesehatan yang lebih lengkap ke wilayah 3T. Hal ini diharapkan bisa membantu memperluas jangkauan layanan kesehatan sembari menunggu solusi jangka panjang terlaksana.
“Rotasi bisa dilakukan secara berkala, dan tentunya dibarengi dengan pemberian insentif tambahan bagi tenaga medis yang bersedia melayani di daerah-daerah terpencil. Ini penting agar semangat pengabdian tetap terjaga,” kata Andi menutup pernyataannya.
DPRD Kaltim menegaskan akan terus mendorong kebijakan-kebijakan yang pro terhadap peningkatan layanan kesehatan di seluruh wilayah provinsi, terutama di daerah-daerah yang selama ini masih sulit dijangkau dan mengalami kekurangan tenaga medis secara akut.
