REDAKSI8.COM, BANJAR – DPRD Kabupaten Banjar bersama Pemerintah Kabupaten Banjar resmi menyepakati Kebijakan Umum Perubahan Anggaran-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) Tahun Anggaran 2026 serta Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027.
Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banjar yang digelar di Gedung DPRD Banjar, Martapura, Selasa (11/8/2026) siang.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Banjar H Agus Maulana, didampingi unsur pimpinan DPRD lainnya. Hadir pula Bupati Banjar H Saidi Mansyur, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah H Yudi Andrea, para asisten, staf ahli bupati serta kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar.
Kesepakatan ini menjadi tahapan penting dalam proses penyusunan anggaran daerah. KUPA-PPAS 2026 akan menjadi dasar penyusunan APBD Perubahan 2026, sedangkan KUA-PPAS 2027 menjadi pijakan awal dalam penyusunan APBD Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2027.
Ketua DPRD Kabupaten Banjar H Agus Maulana menjelaskan, pembahasan KUPA-PPAS 2026 dan KUA-PPAS 2027 sebelumnya telah melalui pembahasan di tingkat komisi bersama mitra kerja masing-masing.
Selanjutnya, pembahasan dilanjutkan Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Banjar.
Dari hasil pembahasan tersebut, Juru Bicara Badan Anggaran DPRD Banjar Muhammad Marhusain menyampaikan sejumlah angka penting dalam perubahan APBD 2026.
Pendapatan daerah disepakati sebesar Rp2,29 triliun, sedangkan belanja daerah mencapai Rp3,14 triliun. Dengan komposisi tersebut, terdapat defisit anggaran sekitar Rp847,19 miliar.
Defisit tersebut kemudian ditutup melalui penerimaan pembiayaan daerah dengan nilai yang sama.
Angka tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan belanja pemerintah daerah dalam APBD Perubahan 2026 masih jauh lebih besar dibandingkan kemampuan pendapatan daerah. Karena itu, pengelolaan pembiayaan dan penentuan skala prioritas menjadi bagian penting agar perubahan anggaran tetap berjalan secara terukur.
Selain menyepakati struktur anggaran, Badan Anggaran DPRD Banjar juga memberikan sejumlah catatan kepada Pemerintah Kabupaten Banjar.
Pertama, pokok-pokok pikiran anggota DPRD yang belum terakomodasi diminta untuk tetap diperhatikan dan dimasukkan dalam APBD Perubahan 2026 dengan mempertimbangkan skala prioritas serta kemampuan keuangan daerah.
Kedua, DPRD menyoroti masih adanya sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mengalami kekurangan anggaran.
Pemkab Banjar diminta mempertimbangkan hasil pembahasan komisi bersama masing-masing mitra kerja, terutama kebutuhan program yang dinilai penting untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat.
Ketiga, DPRD meminta penambahan anggaran untuk kegiatan Sekretariat DPRD dapat difasilitasi sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.
Catatan tersebut menjadi bagian penting dari kesepakatan karena DPRD tidak hanya menjalankan fungsi penganggaran, tetapi juga memastikan program yang masuk dalam APBD memiliki manfaat nyata bagi masyarakat.
Sementara itu, Anggota DPRD Banjar Rahmat Saleh menyampaikan laporan hasil pembahasan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027.
Dalam kesepakatan tersebut, pendapatan daerah tahun 2027 diproyeksikan sebesar Rp1,82 triliun. Sementara belanja daerah direncanakan mencapai Rp2,2 triliun.
Dengan demikian, terdapat proyeksi defisit sekitar Rp383,4 miliar yang akan ditutup melalui pembiayaan daerah dengan nilai yang sama. Total pembiayaan tercatat sebesar Rp383,4 miliar, dengan total APBD 2027 berada pada kisaran Rp2,2 triliun.
Besarnya kebutuhan belanja dibandingkan pendapatan menjadi salah satu tantangan dalam penyusunan APBD 2027. DPRD menilai pemerintah daerah perlu memperkuat sisi pendapatan tanpa mengabaikan efektivitas dan efisiensi belanja.
Dalam pembahasan KUA-PPAS 2027, DPRD juga menyoroti dukungan terhadap visi dan misi Bupati melalui program “Banjar Membangun”.
Salah satu sektor yang menjadi perhatian adalah pembangunan infrastruktur, khususnya peningkatan kemantapan jalan dan jembatan.
Rahmat Saleh mendorong agar belanja modal dapat ditingkatkan untuk mendukung pencapaian indikator jalan dan jembatan mantap sebagaimana arah pembangunan dalam APBD 2025-2029.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur memiliki dampak langsung terhadap aktivitas masyarakat, mulai dari mobilitas, distribusi barang dan jasa, hingga akses masyarakat terhadap fasilitas pendidikan, kesehatan dan pusat-pusat perekonomian.
Karena itu, belanja modal dinilai perlu mendapatkan perhatian agar pembangunan tidak hanya berorientasi pada belanja rutin, tetapi juga menghasilkan aset dan infrastruktur yang memberikan manfaat jangka panjang.
Selain belanja, DPRD Banjar juga memberikan perhatian serius terhadap kemampuan pemerintah daerah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Rahmat Saleh menilai kenaikan PAD yang diproyeksikan pada 2027 belum terlalu signifikan. Kondisi tersebut dinilai perlu direspons dengan inovasi dan optimalisasi berbagai sumber pendapatan yang sah.
DPRD mendorong pemerintah daerah menargetkan pertumbuhan retribusi sebesar 5 persen setiap tahun.
Selain itu, Pemkab Banjar diminta menyiapkan regulasi, baik melalui surat edaran maupun instruksi Bupati, untuk mengoptimalkan potensi pajak dan retribusi daerah.
Potensi pendapatan yang dikelola melalui pihak ketiga juga diminta menjadi perhatian agar seluruh sumber penerimaan dapat dioptimalkan secara transparan dan sesuai ketentuan.
Langkah tersebut dinilai penting karena ketergantungan terhadap pendapatan transfer masih menjadi tantangan dalam meningkatkan kemandirian fiskal daerah.
Sektor kesehatan juga masuk dalam catatan DPRD dalam pembahasan KUA-PPAS 2027.
DPRD meminta adanya evaluasi menyeluruh terhadap rencana pembangunan Rumah Sakit Tipe C di Kecamatan Gambut.
Evaluasi tersebut mencakup aspek perencanaan hingga pelaksanaan program.
DPRD berharap pembangunan fasilitas kesehatan tersebut benar-benar disiapkan secara matang sehingga ketika direalisasikan dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, khususnya warga di wilayah Gambut dan kawasan sekitarnya.
Rumah sakit tipe C tersebut diharapkan tidak hanya menjadi proyek pembangunan fisik, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat secara berkelanjutan.
Setelah seluruh laporan dan pembahasan disampaikan, Rapat Paripurna ditutup dengan penandatanganan nota kesepakatan KUPA-PPAS 2026 dan KUA-PPAS 2027.
Penandatanganan dilakukan oleh Bupati Banjar H Saidi Mansyur bersama pimpinan DPRD Kabupaten Banjar.
Kesepakatan tersebut menjadi dasar bagi Pemerintah Kabupaten Banjar untuk melanjutkan tahapan penyusunan Rancangan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027.
Dengan disepakatinya KUPA-PPAS 2026 dan KUA-PPAS 2027, tantangan berikutnya adalah memastikan angka-angka yang telah disusun tersebut benar-benar diterjemahkan menjadi program yang efektif.
Besarnya defisit dalam struktur anggaran juga menuntut pemerintah daerah untuk semakin cermat dalam menentukan prioritas, mengendalikan belanja, sekaligus menggali potensi pendapatan daerah.
Pada akhirnya, kualitas APBD tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang dibelanjakan, tetapi dari seberapa besar anggaran tersebut mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan mendorong pembangunan Kabupaten Banjar secara berkelanjutan.
