REDAKSI8.COM, BANJAR – Komitmen memperkuat pembangunan desa yang terarah, terukur, dan berkelanjutan kembali ditegaskan melalui Forum Perangkat Daerah Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Tahun 2027 yang digelar oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Selatan. Kegiatan strategis ini berlangsung di Hotel Roditha, Rabu (25/2/2026), dan dihadiri oleh perwakilan pemerintah pusat, provinsi, serta kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan.
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banjar turut ambil bagian dalam forum tersebut sebagai wujud komitmen aktif Pemerintah Kabupaten Banjar dalam menyelaraskan arah kebijakan pembangunan desa agar sejalan dengan agenda pembangunan nasional dan provinsi.
Kepala Dinas PMD Provinsi Kalimantan Selatan, Iwan Ristianto, dalam sambutannya menegaskan bahwa Forum Perangkat Daerah merupakan tahapan krusial dalam siklus perencanaan pembangunan. Forum ini menjadi ruang strategis untuk menyamakan persepsi dan memperkuat sinergi kebijakan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, serta Pemerintah Kabupaten/Kota.
“Forum ini harus menjadi ruang diskusi yang substantif untuk menentukan wajah kemajuan desa-desa kita di Banua. Perencanaan yang matang dan sinkron adalah kunci agar target kemandirian desa tidak meleset. Arah kebijakan kita juga harus tegak lurus dan bersinergi dengan visi Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia,” tegasnya di hadapan seluruh peserta forum.
Iwan Ristianto menjelaskan, Dinas PMD memegang peran yang sangat sentral dalam mendukung delapan misi utama Asta Cita, khususnya pada beberapa poin strategis. Pertama, Asta Cita ke-6, yakni membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi serta pemberantasan kemiskinan. Dalam konteks ini, desa tidak lagi dipandang sebagai wilayah pinggiran, melainkan episentrum pertumbuhan ekonomi nasional.
Selain itu, Asta Cita ke-4 dan ke-8 juga menjadi perhatian utama, yang menitikberatkan pada penguatan pembangunan sumber daya manusia serta penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan. Di tingkat desa, misi tersebut diterjemahkan melalui program penguatan kapasitas SDM, peningkatan kualitas hidup masyarakat desa, fasilitasi peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa, serta pengawalan konvergensi percepatan penurunan stunting.
Sementara itu, Kepala DPMD Kabupaten Banjar, Hafizh Anshari, mencatat sejumlah poin strategis yang disampaikan oleh Kadis PMD Provinsi Kalimantan Selatan untuk kemudian dirumuskan dan diimplementasikan pada desa-desa di Kabupaten Banjar. Menurutnya, sinkronisasi perencanaan menjadi kunci utama agar program pembangunan desa benar-benar berdampak nyata.
Ia merinci tiga fokus utama yang perlu menjadi perhatian bersama. Pertama, sinkronisasi dan presisi perencanaan, dengan memastikan tidak ada program yang tumpang tindih antara provinsi dan kabupaten/kota, serta indikator kinerja yang terukur sehingga pelaporan akhir tahun tidak sekadar administratif, melainkan mencerminkan dampak riil bagi masyarakat desa.
Kedua, transformasi ekonomi dan kelembagaan desa, melalui strategi penguatan dan sinergi antara Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Koperasi Desa Merah Putih (KopDes Merah Putih). Sinergi ini diharapkan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes), memperkuat rantai pasok pangan, serta mendorong kesejahteraan warga desa secara berkelanjutan.
Ketiga, peningkatan kapasitas pemerintah desa, mengingat pambakal dan perangkat desa merupakan ujung tombak pembangunan yang harus didukung dengan kemampuan tata kelola yang transparan, profesional, dan akuntabel.
“Alhamdulillah, Kalimantan Selatan menunjukkan tren yang sangat positif. Indeks Desa (ID) Provinsi Kalimantan Selatan saat ini berada pada posisi ke-5 secara nasional. Ini harus kita jaga dan tingkatkan bersama melalui perencanaan yang presisi dan kolaboratif,” ungkap Hafizh Anshari.
Forum Perangkat Daerah PMD Tahun 2027 ini juga dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan strategis, di antaranya Biro Perencanaan dan Kerja Sama Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang hadir secara daring melalui Zoom, Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan, Kepala Dinas PMD Kabupaten/Kota se-Kalsel, perwakilan SKPD terkait, akademisi, tenaga ahli, serta unsur PKK.
Melalui forum ini, diharapkan terbangun sinergi kebijakan yang kuat lintas level pemerintahan, sehingga pembangunan desa di Kalimantan Selatan, khususnya di Kabupaten Banjar, semakin terarah, berdaya saing, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan.
