REDAKSI8.COM, BANJAR – Upaya memperkuat pembangunan daerah berbasis data terus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar. Salah satunya melalui kegiatan audiensi terkait pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang digelar oleh Dinas Pertanian (Distan) Kabupaten Banjar bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Banjar di Aula Distan, Jumat (13/3/2026).
Kegiatan yang mengusung tema “Data Akurat, Ekonomi Kuat” ini menjadi forum strategis untuk menyamakan persepsi serta memperkuat koordinasi antarinstansi dalam penyediaan data statistik, khususnya di sektor pertanian yang menjadi salah satu tulang punggung perekonomian daerah.
Audiensi tersebut dihadiri oleh Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Banjar, Retno Sri Murwani, bersama jajaran pejabat struktural Distan, mulai dari kepala bidang hingga kepala seksi. Kehadiran para pejabat ini menunjukkan komitmen serius dalam mendukung proses pendataan yang akurat dan terintegrasi.
Dalam arahannya, Retno Sri Murwani menegaskan bahwa kolaborasi antara Dinas Pertanian dan BPS sangat penting untuk memastikan keselarasan data statistik di sektor pertanian. Menurutnya, data yang akurat akan menjadi fondasi utama dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang efektif.
Ia menjelaskan bahwa selama ini perbedaan metode pendataan atau parameter yang digunakan oleh berbagai instansi kerap menimbulkan perbedaan angka di lapangan. Oleh karena itu, melalui audiensi ini diharapkan dapat tercipta kesamaan pemahaman terkait indikator dan metodologi pendataan.
“Melalui forum ini kita ingin menyamakan persepsi mengenai data statistik pertanian. Integrasi data antara BPS dan Dinas Pertanian sangat penting agar parameter yang digunakan benar-benar akurat. Dengan begitu kebijakan yang diambil pemerintah nantinya benar-benar berdasarkan kondisi riil di lapangan,” ujar Retno.
Sementara itu, Kepala BPS Kabupaten Banjar Roy Suyanto menjelaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 akan memperluas cakupan pendataan, khususnya pada sektor usaha yang berkaitan dengan kegiatan pertanian.
Ia menyebutkan bahwa pihaknya tengah memperkuat penyusunan direktori usaha pertanian yang selama ini belum sepenuhnya tercatat dalam Sensus Pertanian. Beberapa sektor yang akan menjadi fokus pendataan antara lain usaha penggilingan padi, penyedia sarana produksi pertanian seperti obat-obatan pertanian dan hewan, penyedia alat dan mesin pertanian (alsintan), kios pupuk, hingga layanan jasa kesehatan hewan.
Selain itu, pendataan juga akan mencakup berbagai unit usaha penunjang pertanian yang memiliki peran penting dalam menggerakkan roda perekonomian di tingkat daerah.
“Fokus kami tidak hanya pada usaha utama di sektor pertanian, tetapi juga usaha pendukung seperti koperasi tani, unit pengolahan hasil bumi, hingga berbagai layanan yang berkaitan dengan kegiatan pertanian. Semua ini merupakan bagian dari ekosistem ekonomi daerah yang perlu tercatat secara akurat,” jelas Roy.
Roy menambahkan, data yang dihimpun melalui Sensus Ekonomi 2026 nantinya akan menjadi dasar penting bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih terarah dan tepat sasaran.
Menurutnya, hasil sensus tidak hanya bermanfaat bagi pemerintah, tetapi juga bagi masyarakat dan pelaku usaha karena dapat memberikan gambaran nyata mengenai kondisi perekonomian daerah.
“Data yang kami kumpulkan akan dikembalikan kepada masyarakat dan pemerintah daerah sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan. Dengan data yang kuat, keputusan yang diambil juga akan lebih tepat sasaran,” tambahnya.
Tak hanya berfokus pada sektor usaha konvensional, BPS juga memberikan perhatian khusus terhadap perkembangan ekonomi digital yang kini semakin pesat. Roy menjelaskan bahwa aktivitas ekonomi saat ini tidak lagi terbatas pada toko fisik, tetapi juga berkembang melalui berbagai platform digital.
Pendataan terhadap pelaku usaha yang bergerak di bidang perdagangan daring (online) menjadi bagian penting dalam Sensus Ekonomi 2026 agar potret ekonomi yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kondisi aktual di masyarakat.
“Kami menyadari bahwa ekonomi saat ini telah bertransformasi ke arah digital. Oleh karena itu, ekosistem perdagangan online juga akan menjadi bagian dari pendataan. Dengan data yang komprehensif, kita bisa melihat gambaran utuh perkembangan ekonomi saat ini,” ungkap Roy.
Melalui kolaborasi antara BPS dan Dinas Pertanian Kabupaten Banjar ini, diharapkan proses pendataan dalam Sensus Ekonomi 2026 dapat berjalan lebih optimal. Hasilnya tidak hanya menghadirkan data statistik yang valid dan terpercaya, tetapi juga menjadi landasan kuat bagi pembangunan ekonomi daerah yang lebih inklusif dan berkelanjutan di masa mendatang.
