REDAKSI8.COM, MANADO – Ditengarai aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) kian marak di Sulawesi Utara.
Belum lagi perusahan yang Izin Usaha Pertambangan (IUP) nya telah habis masa berlaku tetapi masih beroprasi.
LSM Garda Timur Indonesia (GTI) menilai, pihak aparat hukum perlu melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah perusahaan yang bergerak dibidang tersebut.
Diantaranya perusahaan PT HWR dan Dinas ESDM Propinsi Sulut.
Ketua Umum LSM Garda Timur Indonesia (GTI) Fikri Alkatiri menganggap keduanya telah lama membohongi publik.
Sebab, aktivitas pertambangan emas terus berjalan meski diduga IUP dan RKAB sudah tidak berlaku.
“Kami menduga ada kongkalikong kepala ESDM Propinsi dengan perusahaan-perusahan yang bersangkutan karena terjadinya pembiaran,” bebernya kepada Redaksi8.com.
Dari dugaan masalah tersebut, Fikri mendesak Gubernur Sulawesi Utara mencopot Kepala Dinas ESDM Franciscus Maindoka.
“Selama ini (Gubernur<-red) belum mampu mengatasi ‘mengguritanya’ ilegal mining di berbagai wilayah Kabupaten/Kota yang ada di Sulawesi Utara,” ucapnya.
“Padahal sudah jelas IUP atau RKAB yang sudah di tolak maupun sudah Kadaluwarsa itu tidak bisa ada aktivitas di lapangan dengan alasan apapun, berdasarkan Pasal 158 UU no.3 Tahun 2020,” sambungnya.
Sebagai contoh ungkapnya, aktivitas tambang emas , mineral dan batubara ilegal di wilayah Minahasa Tenggara (Mitra), Dinas ESDM tidak mampu mengatasi masalah perusahan yang izinnya telah habis.
Setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin dapat di kenakan pidana paling lambat 5 tahun dan denda Materil Rp100 miliar.
“Selaku lembaga kontrol, kami berharap Gubernur Sulut harus berani melakukan penyegaran struktur, dengan mengganti oknum pejabat yang terindikasi tidak becus bekerja,”pintanya.
“Mustahil bagi saya, begitu terbukanya para oknum pemodal merusak hutan, dan dijadikan tambang emas ilegal berskala besar, dengan menggunakan puluhan alat berat exavator pada setiap titik lokasi maupun dibuatnya bak penyiraman dan pemurnian emas, lantas tidak diketahui oleh para pemangku yang memiliki wewenang penuh untuk menindak dan menghentikan itu?,”lebih jauh kepada pewarta.
Ia berharap, dengan kepemimpinan Gubernur Sulut yang baru, penindakan Tambang emas ilegal berskala besar di Sulawesi Utara, dapat dilakukan dengan tegas tanpa pandang bulu.
Sekaligus perusahan yang bergerak di sektor tambang harus di tinjau kembali izinnya.
“Harapan kami Polda Sulut harus berani melakukan penindakan yang terukur karena sudah sangat merugikan negara, seperti pernyataan tegas Presiden RI Prabowo Subianto,” tukasnya.
“Dengan dilakukan penertiban dan penghentian ilegal mining dan peninjauan kembali perusahan yang tidak sesuai, ini bisa memberikan efek jera, skaligus telah menyelematkan hutan dari kerusakan yang lebih parah maupun kebocoran-kebocoran lainnya,” pungkasnya.
