REDAKSI8.COM, BANJAR – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang selama ini menjadi tumpuan ratusan siswa di Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, mengalami hambatan serius. Mulai Senin (29/9/2025), salah satu dapur utama penyedia makanan sehat bagi pelajar di wilayah tersebut resmi dihentikan sementara operasionalnya.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, dapur ini merupakan dapur pertama yang diaktifkan sejak Februari lalu dan bertanggung jawab mengelola serta mendistribusikan makanan bergizi untuk 11 sekolah dasar dan menengah di Kecamatan Martapura.
Namun, layanan yang sudah berjalan lebih dari tujuh bulan itu kini harus terhenti akibat kendala teknis terkait pencairan dana dari Badan Gizi Nasional (BGN) selaku pihak pendukung program.
“Penghentian ini bukan karena masalah internal di dapur, tetapi murni karena dana operasional dari pusat belum turun. Jadi sementara distribusi makanan dihentikan dulu,” ungkap salah satu sumber yang mengetahui persoalan ini.
Kabar terhentinya dapur MBG tersebut dengan cepat menyebar melalui grup WhatsApp sekolah-sekolah penerima program. Para orang tua dan guru pun mulai menyampaikan kekhawatiran, sebab program MBG dinilai sangat membantu pemenuhan gizi harian siswa, terutama bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Sejak pertama kali berjalan, dapur MBG ini setiap hari menyalurkan menu bergizi seimbang berupa nasi, lauk pauk, sayuran, serta buah-buahan yang dikemas higienis. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas gizi siswa sekaligus mendukung tumbuh kembang anak agar lebih sehat dan berprestasi. Tidak sedikit orang tua mengaku sangat terbantu dengan adanya program ini karena bisa mengurangi beban biaya makan harian anak-anak mereka.
Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, masih ingin menemui pihak pengelola dapur untuk mempertanyakan kepastian masalah pencairan dana dari BGN agar dapur bisa kembali beroperasi.
Program Makan Bergizi Gratis sendiri merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang digulirkan tahun ini, dengan target menjangkau sekolah-sekolah di berbagai daerah, khususnya yang masuk kategori rawan gizi. Namun, kasus di Martapura ini menunjukkan bahwa aspek teknis, terutama masalah pendanaan, masih menjadi tantangan besar dalam implementasi di lapangan.
Masyarakat berharap pemerintah pusat melalui BGN dapat segera menindaklanjuti kendala ini, agar dapur MBG di Kabupaten Banjar bisa kembali beroperasi dan distribusi makanan bergizi bagi pelajar tidak lagi terhambat.
