REDAKSI8.COM, BANJAR – Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan perkebunan menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Banjar. Untuk mencegah kebakaran meluas dan mengganggu produktivitas perkebunan, Dinas Pertanian Kabupaten Banjar (Distan) memperkuat koordinasi serta kesiapsiagaan personel di lapangan.

Upaya tersebut diwujudkan melalui rapat koordinasi pengendalian kebakaran lahan perkebunan yang dilaksanakan Bidang Perkebunan Distan Banjar di Aula Distan, Selasa (13/10/2026). Kegiatan ini turut dihadiri perwakilan Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan serta 32 Kelompok Tani Peduli Api (KTPA) se-Kabupaten Banjar.

Rapat koordinasi ini menjadi langkah strategis untuk memastikan seluruh unsur yang terlibat memiliki kesiapan dalam menghadapi potensi kebakaran, mulai dari deteksi dini, pelaporan kejadian, hingga penanganan awal ketika titik api ditemukan.

Pencegahan menjadi perhatian utama karena kebakaran yang terlambat diketahui berpotensi meluas, merusak tanaman perkebunan, mengganggu aktivitas masyarakat, serta menimbulkan pencemaran udara akibat asap.

Karena itu, penanganan karhutla tidak cukup hanya mengandalkan pemadaman ketika api sudah membesar. Diperlukan sistem pencegahan yang terencana, pemantauan secara berkala, dan koordinasi yang berjalan cepat antara petugas di lapangan dengan instansi terkait.

Kepala Bidang Perkebunan Distan Banjar, Abdul Basyid, menekankan pentingnya peran Kelompok Tani Peduli Api (KTPA) dan Brigade Kebakaran Lahan Perkebunan (Karlabun) dalam memperkuat upaya pengendalian kebakaran di wilayah perkebunan.

KTPA diharapkan menjadi garda terdepan dalam melakukan pemantauan lingkungan, mengenali potensi bahaya, serta melaporkan sedini mungkin apabila ditemukan indikasi kebakaran di sekitar lahan perkebunan.

Keberadaan kelompok ini dinilai penting karena masyarakat dan petani yang beraktivitas langsung di lapangan memiliki peluang lebih besar untuk mengetahui kondisi lingkungan serta mendeteksi kemunculan titik api sejak awal.

Sementara itu, Brigade Karlabun disiapkan untuk mendukung penanganan awal kebakaran dengan memanfaatkan personel dan sarana-prasarana yang tersedia.

Kedua unsur tersebut perlu bekerja secara terpadu agar informasi mengenai kemunculan api dapat segera ditindaklanjuti. Kecepatan pelaporan dan ketepatan respons menjadi faktor penting untuk mencegah kebakaran berkembang menjadi kejadian yang lebih besar.

Selain kesiapan personel, ketersediaan peralatan pemadaman dan kejelasan mekanisme komunikasi darurat juga menjadi bagian penting yang perlu diperhatikan.

Melalui rapat koordinasi tersebut, Distan Banjar mendorong penguatan sistem pengendalian kebakaran lahan perkebunan melalui lima sasaran utama.

Pertama, pemetaan wilayah rawan kebakaran untuk mengetahui lokasi yang membutuhkan pengawasan lebih intensif. Pemetaan ini menjadi dasar dalam menentukan prioritas patroli dan penempatan sumber daya.

Kedua, memperjelas jalur pelaporan dan komunikasi darurat agar setiap informasi mengenai kemunculan titik api dapat diterima dan ditindaklanjuti dengan cepat oleh pihak yang berwenang.

Ketiga, memastikan kesiapsiagaan personel dan sarana-prasarana sehingga petugas dapat bergerak ketika dibutuhkan. Kesiapan ini mencakup personel, peralatan pendukung, serta koordinasi untuk memperoleh bantuan tambahan apabila diperlukan.

Keempat, meningkatkan frekuensi patroli dan pemantauan titik rawan atau hotspot. Pengawasan berkala diperlukan untuk mengidentifikasi potensi kebakaran lebih awal sekaligus mendorong kewaspadaan masyarakat di sekitar kawasan perkebunan.

Kelima, memperkuat pencatatan dan evaluasi kejadian kebakaran. Data yang akurat mengenai lokasi, waktu kejadian, kondisi lapangan, dan penanganan menjadi bahan penting untuk mengevaluasi langkah pencegahan serta menyusun kebijakan pengendalian kebakaran berikutnya.

Kelima sasaran tersebut diharapkan dapat membangun sistem penanganan karhutla yang lebih terukur. Dengan demikian, upaya pengendalian tidak hanya berfokus pada pemadaman, tetapi juga mengutamakan pencegahan berdasarkan kondisi nyata di lapangan.

Abdul Basyid menegaskan bahwa keberhasilan pengendalian kebakaran lahan perkebunan sangat bergantung pada soliditas koordinasi seluruh pihak yang terlibat.

Penanganan karhutla tidak dapat dilakukan secara sendiri-sendiri. KTPA, Brigade Karlabun, Dinas Pertanian, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), aparat keamanan, pemerintah desa, hingga perusahaan perkebunan perlu membangun komunikasi dan kerja sama yang efektif.

Koordinasi tersebut diperlukan agar informasi kebakaran dapat segera diteruskan kepada petugas yang tepat, kebutuhan penanganan bisa diketahui sejak awal, serta bantuan tambahan dapat dikerahkan apabila kondisi di lapangan semakin sulit dikendalikan.

Basyid juga mengingatkan seluruh personel agar tidak mengabaikan faktor keselamatan saat melakukan penanganan kebakaran.

Menurutnya, keselamatan jiwa harus tetap menjadi prioritas utama. Personel di lapangan tidak boleh memaksakan penanganan apabila kondisi api sudah melampaui kemampuan peralatan dan kapasitas penanganan awal.

Apabila kebakaran semakin membesar dan berpotensi membahayakan petugas, bantuan armada serta dukungan penanganan berskala lebih besar harus segera diminta.

Langkah tersebut penting untuk mencegah risiko terhadap personel sekaligus memastikan penanganan kebakaran dilakukan sesuai kondisi dan tingkat ancaman di lapangan.

“Melalui penguatan komunikasi dan pencegahan berbasis data riil lapangan, Kabupaten Banjar optimistis sektor perkebunan tetap produktif, lingkungan terawat, dan masyarakat terbebas dari ancaman asap,” ujar Basyid.

Penguatan koordinasi ini diharapkan menjadi bagian dari upaya berkelanjutan Pemerintah Kabupaten Banjar dalam melindungi kawasan perkebunan dari ancaman kebakaran.

Dengan kesiapsiagaan KTPA, dukungan Brigade Karlabun, serta sinergi lintas sektor, potensi kebakaran diharapkan dapat diketahui dan ditangani lebih dini sebelum meluas dan menimbulkan dampak yang lebih besar.

Upaya tersebut sekaligus menegaskan bahwa menjaga produktivitas perkebunan bukan hanya soal hasil pertanian, tetapi juga tentang melindungi lingkungan, menjaga kesehatan masyarakat, dan membangun kesiapan bersama menghadapi ancaman karhutla.