REDAKSI8.COM, ASAHAN – Pemerintah Kabupaten Asahan menerima kunjungan kerja Komisi A DPRD Provinsi Sumatera Utara dalam rangka meninjau pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, Kamis (16/01/2025).
Kunjungan ini berlangsung di Aula Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Asahan dan disambut langsung oleh Kepala Disdukcapil Asahan Rahmanto, S.Sos, M.Si, bersama jajaran.
Turut hadir dalam kegiatan ini Ketua Komisi A DPRD Sumut Assoc. Prof. Dr. Usman Jakfar, Lc, MA, beserta rombongan, serta perwakilan Dinas PMD dan Disdukcapil Provinsi Sumatera Utara.
Dalam sambutannya, Rahmanto menyampaikan apresiasi atas kunjungan kerja yang dilakukan Komisi A DPRD Sumut. Ia menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Asahan dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan administrasi kependudukan.
“Kami terus berupaya memberikan layanan terbaik bagi masyarakat, termasuk melalui berbagai inovasi seperti pemutakhiran data adminduk secara berkala dan perekaman e-KTP langsung ke desa-desa terpencil,” ujarnya.
Rahmanto juga menekankan bahwa seluruh pelayanan di Disdukcapil Asahan, mulai dari pembuatan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Kematian, hingga surat pindah, dilakukan secara gratis tanpa pungutan biaya.
Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Sumut, Assoc. Prof. Dr. Usman Jakfar, Lc, MA, mengapresiasi inovasi dan dedikasi Disdukcapil Asahan dalam memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.
“Kami melihat langsung bagaimana pelayanan di sini berjalan dengan baik dan transparan. Terutama program jemput bola ke desa-desa terpencil yang sangat membantu masyarakat dalam memperoleh dokumen kependudukan,” kata Usman Jakfar.
Dalam kesempatan tersebut, beberapa anggota Komisi A DPRD Sumut turut mencoba layanan pergantian foto e-KTP di Kantor Disdukcapil Asahan sebagai bentuk evaluasi langsung terhadap kualitas pelayanan yang diberikan.
Dengan adanya kunjungan ini, diharapkan sinergi antara DPRD Sumut dan Pemkab Asahan semakin kuat dalam upaya meningkatkan pelayanan publik, khususnya di bidang administrasi kependudukan.
