REDAKSI8.COM, BALANGAN – Upaya memperkuat kesiapsiagaan masyarakat terhadap ancaman banjir bandang terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Balangan. Melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), pemerintah melaksanakan fasilitasi pembuatan peta jalur evakuasi bencana di enam desa yang memiliki potensi terdampak banjir bandang sebagai bagian dari penyusunan lampiran Dokumen Rencana Kontingensi Banjir Bandang Kabupaten Balangan Tahun 2026–2029.
Kegiatan yang dilaksanakan pada Rabu (5/8/2026) tersebut menyasar enam desa, yakni Desa Mayanau, Simpang Bumbuan, Simpang Nadong, Gunung Batu, Sungsum, dan Desa Ju’uh. Penyusunan peta dilakukan dengan melibatkan pemerintah desa serta mempertimbangkan kondisi geografis dan karakteristik wilayah agar jalur evakuasi yang ditetapkan benar-benar efektif ketika terjadi keadaan darurat.
Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Balangan, Jumaidil Hairi, melalui Penelaah Teknis Kebijakan Rizky Rahmatillah mengatakan, peta jalur evakuasi merupakan salah satu instrumen penting dalam upaya pengurangan risiko bencana. Keberadaannya tidak hanya menjadi pedoman bagi masyarakat saat menyelamatkan diri, tetapi juga membantu seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan bencana untuk bergerak lebih cepat dan terkoordinasi.
Menurut Rizky, saat banjir bandang terjadi, waktu menjadi faktor yang sangat menentukan keselamatan warga. Karena itu, masyarakat perlu mengetahui jalur evakuasi yang paling aman, lokasi titik kumpul, hingga tempat pengungsian yang telah disiapkan.
“Melalui peta jalur evakuasi ini, masyarakat memiliki panduan yang jelas sehingga proses penyelamatan dapat dilakukan lebih cepat, tertib, dan tepat sasaran. Dengan demikian, risiko jatuhnya korban jiwa maupun korban luka dapat ditekan semaksimal mungkin,” ujarnya.
Ia menjelaskan, keberadaan peta evakuasi memberikan banyak manfaat bagi masyarakat maupun pemerintah. Selain mempercepat perpindahan warga menuju lokasi yang aman, peta tersebut juga mampu mengurangi kepanikan karena masyarakat telah mengetahui arah evakuasi yang harus ditempuh ketika bencana terjadi.
Lebih dari itu, peta jalur evakuasi menjadi bagian penting dalam meningkatkan kesiapsiagaan desa menghadapi ancaman banjir bandang yang sewaktu-waktu dapat terjadi, terutama pada musim penghujan dengan curah hujan tinggi. Dokumen tersebut juga menjadi dasar koordinasi antara BPBD, pemerintah desa, TNI, Polri, relawan kebencanaan, hingga unsur masyarakat dalam pelaksanaan tanggap darurat.
“Peta ini akan memudahkan seluruh unsur yang terlibat untuk bekerja secara terpadu karena setiap jalur, titik aman, dan lokasi berkumpul sudah dipetakan dengan jelas,” jelas Rizky.
Penyusunan peta jalur evakuasi juga merupakan bagian dari implementasi manajemen risiko bencana yang menitikberatkan pada upaya pencegahan dan kesiapsiagaan. Dengan adanya perencanaan yang matang sebelum bencana terjadi, diharapkan dampak yang ditimbulkan dapat diminimalkan.
BPBD Balangan menilai kesiapsiagaan masyarakat tidak cukup hanya melalui sosialisasi, tetapi juga harus didukung dengan sarana informasi yang mudah dipahami dan dapat digunakan dalam situasi darurat. Oleh karena itu, peta jalur evakuasi akan menjadi pedoman bersama yang dapat dipasang di lokasi-lokasi strategis agar mudah diakses masyarakat.
Ke depan, BPBD Balangan juga berencana melakukan pembaruan peta secara berkala mengikuti perkembangan kondisi wilayah, termasuk perubahan akses jalan, pembangunan permukiman, maupun potensi ancaman bencana yang baru. Selain itu, peta akan terus disosialisasikan melalui pemerintah desa, relawan kebencanaan, hingga kegiatan simulasi evakuasi agar masyarakat semakin memahami langkah-langkah yang harus dilakukan ketika menghadapi bencana.
“Kami ingin setiap desa memiliki panduan yang jelas. Ketika bencana datang, masyarakat tahu harus ke mana, melalui jalur mana, dan berkumpul di mana. Ini adalah investasi keselamatan bagi masyarakat,” pungkas Rizky.
Melalui penyusunan peta jalur evakuasi ini, Pemerintah Kabupaten Balangan menunjukkan komitmennya dalam membangun budaya sadar bencana. Harapannya, masyarakat tidak hanya lebih siap menghadapi potensi banjir bandang, tetapi juga mampu bertindak cepat, tepat, dan terkoordinasi sehingga keselamatan jiwa menjadi prioritas utama dalam setiap kejadian bencana.
