REDAKSI8.COM, BANJARBARU — Kualitas pelayanan publik Pemerintah Kota Banjarbaru kembali mendapat perhatian di tingkat nasional.
Komisi III DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Banjarbaru pada Sabtu (1/8/2026) untuk melihat secara langsung implementasi pelayanan publik terpadu, khususnya layanan sektor kepolisian yang terintegrasi dalam satu kawasan.
Rombongan yang dipimpin oleh Habib Aboe Bakar Al-Habsyi tersebut meninjau berbagai fasilitas layanan yang tersedia di MPP.
Selain meninjau lokasi, rombongan juga berdialog langsung dengan pengelola guna memastikan seluruh pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan secara efektif, cepat, dan mudah diakses.
Kunjungan kerja tersebut semakin mengukuhkan posisi MPP Banjarbaru sebagai salah satu model pelayanan publik yang diperhitungkan secara nasional.
Sebelumnya, Kota Banjarbaru telah berhasil meraih predikat Sangat Baik dalam Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah Tahun 2026.
Capaian prestasi tersebut mengantarkan Banjarbaru menempati peringkat ke-25 dari 93 pemerintah kota di Indonesia dengan nilai evaluasi sebesar 87,960.
Angka itu menjadi bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan pelayanan publik yang profesional, terintegrasi, serta berorientasi pada kepuasan masyarakat.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banjarbaru, Bambang Supriyanto, menyampaikan MPP Banjarbaru terus berkembang untuk menjawab kebutuhan masyarakat melalui penyediaan layanan yang semakin lengkap dalam satu lokasi.
“Saat ini terdapat 33 tenant layanan yang beroperasi di MPP Kota Banjarbaru. Sebanyak 10 tenant berasal dari SKPD, sedangkan sisanya merupakan instansi vertikal seperti Polres, Samsat, Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, Kejaksaan, dan berbagai instansi lainnya,” jelas Bambang.
Bambang menambahkan bahwa layanan Samsat di MPP Banjarbaru memiliki cakupan yang terbilang luas. Layanan tersebut tidak hanya melayani masyarakat Kota Banjarbaru saja, melainkan juga menjangkau seluruh warga Kalimantan Selatan.
Selain menghadirkan layanan administrasi pemerintahan dan hukum, MPP Banjarbaru turut berinovasi melalui penyediaan fasilitas akad nikah gratis bagi masyarakat.
Fasilitas tersebut telah dilengkapi dengan meja, dekorasi, serta sarana pendukung lainnya sehingga dapat dimanfaatkan warga tanpa dipungut biaya sedikit pun.
“Kami ingin MPP tidak hanya menjadi pusat pelayanan administrasi, tetapi juga menghadirkan pelayanan yang benar-benar memberi kemudahan dan nilai tambah bagi masyarakat,” tambahnya.
Kinerja positif MPP Banjarbaru ini menuai apresiasi langsung dari Ketua Tim Kunjungan Komisi III DPR RI, Habib Aboe Bakar Al-Habsyi.
Ia mengaku terkesan dengan konsep pelayanan terpadu yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru karena dinilai mampu memangkas proses birokrasi sekaligus mendekatkan berbagai layanan kepada masyarakat dalam satu tempat.
Menurutnya, kolaborasi antarinstansi dalam satu gedung merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat, efisien, dan memberikan kepastian layanan.
Kunjungan Komisi III DPR RI ini menjadi bentuk pengakuan sekaligus dorongan bagi Pemerintah Kota Banjarbaru untuk terus memperkuat inovasi pelayanan publik.
Berbekal prestasi nasional yang telah diraih serta dukungan kuat dari berbagai instansi, MPP Banjarbaru diharapkan terus menjadi wajah birokrasi modern yang menghadirkan pelayanan prima, mudah, transparan, dan semakin dipercaya oleh masyarakat.
