REDAKSI8.COM, KALSEL – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) mulai mempersiapkan penetapan lokasi prioritas (lokus) pembangunan sektor Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Tahun Anggaran 2027.
Langkah tersebut dibahas dalam Rapat Persiapan Penetapan Lokus Pokja PKP yang digelar Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kalsel secara daring, Senin (29/6/26).
Rapat itu menjadi forum koordinasi lintas sektor untuk menyelaraskan program Pemerintah Pusat, provinsi, hingga Kabupaten Kota agar pembangunan perumahan dan kawasan permukiman berjalan lebih terarah, efektif, dan tepat sasaran.
Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan, Suprapti Tri Astuti mengatakan, forum tersebut merupakan momentum penting dalam menyamakan langkah seluruh pemangku kepentingan menghadapi penyusunan program PKP Tahun Anggaran 2027.
“Pertemuan hari ini memiliki nilai yang sangat strategis dalam menyelaraskan program kerja dan komitmen lintas sektor demi tercapainya pembangunan sektor Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2027 yang optimal,” ujarnya.
Menurutnya, perencanaan tersebut juga menjadi bagian dari dukungan daerah terhadap Program 3 Juta Rumah yang menjadi agenda strategis Pemerintah Pusat.
“Sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah, Kalimantan Selatan harus mampu mengintegrasikan program penyediaan rumah layak huni dan penanganan permukiman kumuh secara vertikal maupun horizontal agar target pembangunan dapat tercapai secara efektif,” katanya.
Dalam rapat, Bappeda Kalsel menyoroti tiga fokus utama, yakni penyusunan Readiness Criteria (RC) sebagai syarat kesiapan usulan program, sinkronisasi jadwal perencanaan antarinstansi, serta pembaruan data hibah dan bantuan melalui basis data By Name By Address (BNBA) agar penyaluran bantuan lebih tepat sasaran dan tidak tumpang tindih.
Astuti menegaskan, keberhasilan pelaksanaan Program 3 Juta Rumah di Kalimantan Selatan sangat bergantung pada kualitas data, koordinasi lintas sektor, serta keterlibatan aktif seluruh anggota Pokja PKP.
“Kontribusi aktif serta kesiapan data dukung dari seluruh instansi sangat menentukan keberhasilan kita dalam mengawal program nasional ini di Banua. Mari kita manfaatkan forum ini secara optimal untuk menghasilkan perencanaan yang berkualitas dan tepat sasaran,” tuntasnya.
Melalui persiapan sejak dini, Pemprov Kalsel berharap penetapan lokasi prioritas PKP Tahun 2027 dapat dilakukan secara lebih matang sehingga pelaksanaan program perumahan dan penanganan kawasan permukiman di Banua berjalan efektif, terintegrasi, dan mampu mendukung target pembangunan nasional.
