REDAKSI8.COM, BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Bappeda resmi meluncurkan aplikasi E-Optima TJSLP, sebuah platform berbasis spasial untuk mengelola program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP/CSR), di Gala Dinner TJSLP Banjarmasin, Senin (25/8/2025) malam.
Pelaksana Tugas Kepala Bappeda Kalsel, Galuh Tantri Narindra, menyebut, peluncuran tersrbut sebagai langkah strategis untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung percepatan pembangunan berkelanjutan di Banua.
Menurut Tantri (panggilan akrab<-red), kegiatan tersebut dirancang untuk mencapai empat sasaran utama, diantaranya
1. meningkatkan koordinasi dan kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha.
2. mempererat silaturahmi serta berbagi praktik terbaik antar perusahaan.
3. memperkenalkan sistem informasi E-Optima TJSLP sebagai alat pendataan, pemantauan, dan optimalisasi CSR berbasis spasial.
4. memperkuat dukungan terhadap pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) di Kalimantan Selatan.
“Melalui E-Optima TJSLP, kontribusi perusahaan kini bisa terintegrasi langsung dengan program prioritas daerah yang tertuang dalam RPJMD,” bebernya.
“Ini bukan hanya mempermudah pelaporan, tetapi juga menciptakan transparansi karena datanya bisa diakses masyarakat secara real-time,” lanjut Tantri.
Ia menegaskan, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri untuk mewujudkan target pembangunan.
Komitmen bersama antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat menjadi kunci utama dalam mendorong pembangunan yang berkelanjutan.
“Pemprov Kalsel telah menetapkan arah pembangunan dalam RPJMD, tapi pencapaiannya hanya mungkin terjadi jika ada kolaborasi dari semua pihak,” tegasnya.
Selain peluncuran aplikasi, Gala Dinner TJSLP juga menjadi ajang apresiasi bagi perusahaan-perusahaan yang telah aktif mendukung pembangunan di Kalimantan Selatan melalui program CSR yang berdampak nyata.
Tantri berharap, melalui E-Optima TJSLP akan terbangun sistem pelaporan CSR yang lebih transparan, harmonis, dan akuntabel, sekaligus menciptakan kesepahaman bersama tentang arah dan prioritas pembangunan di daerah.
“Dengan sistem ini, tidak hanya pemerintah yang terbantu, tapi juga perusahaan dan masyarakat yang bisa ikut memantau dan merasakan langsung dampaknya,” pungkasnya.
