REDAKSI8.COM, BANJARBARU – Sebanyak 16 ribu lebih Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Pusat pada Tahun 2024 akan dipindah dari Jakarta ke Ibu Kota Negara (IKN) Kalimantan Timur.
Hal tersebut disampaikan oleh Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Dr. Thomas Umbu Pati Tena Bolodadi mengatakan, Kalimantan Selatan (Kalsel) telah menjadi daerah Mitra IKN berdasarkan Undang-undang.
Dan pihaknya menyadari bahwa Otorita tidak bisa bekerja dengan sendiri, karena Otorita membutuhkan intervensi dari daerah-daerah sekitar, terutama dalam undang-undang yang disebut sebagai daerah mitra.
Yang mana daerah mitra itu adalah kawasan khusus diseluruh kalimantan.
“Jadi memang Ibu Kota Negara ada di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), tetapi kami tidak menutup pintu untuk Provinsi Kalimantan lainnya,” ujarnya Thomas, Rabu (12/7/23).
Thomas menyampaikan, pihaknya ingin menggali apa saja yang bisa disupport Kalsel untuk IKN nantinya.
Karena pada tahun 2024 mendatang ASN sudah mulai pindah dari Jakarta ke Panajam Pasir Utara dan akan langsung bekerja.
“Tahun depan, sebanyak 16.990 ASN yang akan dipindah ke IKN Nusantara,” ucapnya.
Dijelaskan Thomas, mengenai kebutuhan 9 bahan pokok, pihaknya mengetahui bahwa kalau berbicara tentang supply chain, selama ini Kaltim berharap 60 persen dari luar daerah.
“Kami ingin Kalimantan bisa berkaloberasi dan bersinergi untuk mensupport IKN yang terpenting,” katanya.
Ia juga menginginkan dampak dari pembangunan IKN tersebut bisa dirasakan oleh teman-teman di Provinsi Kalimantan lainnya.
Lebih lanjut Thomas mengatakan, dari Kalimantan Selatan support yang diberikan untuk IKN lebih fokus pada pertanian berkelanjutan, seperti peternakan, perikanan, dan holtikultura.
“Kami berprinsip bahwa itu merupakan kebutuhan ASN nantinya kami welcome, mungkin nanti polanya melalui kerjasama antara Pemerintah Daerah dan Otorita,” jelasnya.
Kemudian, berbicara mengenai infrastruktur, pihaknya perlu didiskusikan terlebih dahulu, misalnya jika ada penguatan melalui APBD provinsi maupun pusat maka dipersilahkan.
Karena ini bicara tentang konektifitas, apalagi jika pihaknya mendorong menjadi Program Strategi Nasional (PSN).
Seperti jalan, ada Jalan Provinsi dan Jalan Negara, kalau memang bisa terhubung dengan IKN, menurut Thomas kenapa tidak.
Sebab kedepan memang konsep pihaknya adalah Otorita, seperti yang disampaikan oleh pak Gubernur, tanpa dimintapun nantinya akan ada jalur kereta api.
“Saya kira itu proyeksi kedepan, tidak hari ini, karena hari ini kami Otorita itu fokus pada pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan,” bebernya.
Sehingga untuk saat ini IKN fokus pada persiapan pembangunan, lalu tahun depan pemindahan dan penyelenggaraan pemerintah daerah fungsi Ibu Kota Negara.
Sementara itu, Asisten 1 Setdako Kota Banjarbaru Abdul Malik mengatakan, dalam mensupport IKN, Kota Banjarbaru telah mengancang-ancang dalam berbagai sektor baik itu pertanian, peternakan hingga pariwisata.
“Kita dari Kota Banjarbaru ada beberapa sektor yang akan mendukung IKN nanti,” ujarnya.
Melihat Kota Banjarbaru sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan, maka Banjarbaru siap andil dalam mensupport IKN nantinya.
Abdul Malik mengatakan, terkait pertanian yang terbatas, kedepan Pemerintah Kota Banjarbaru akan mengoptimalkan lahan pertanian berkelanjutan yang telah ditetapkan, yakni di Kelurahan Bangkal dan Kelurahan Palam seluas 1.000 hektare.
Dengan optimalnya lahan tersebut, tidak hanya akan mencukupi kebutuhan Kota Banjarbaru, tetapi juga ikut memberikan support ke IKN.
“Sementara untuk wilayah kita sendiri, tetapi ada beberapa wilayah pertanian berkelanjutan yang masih belum optimal pengelolaannya,” pungkasnya.
penulis Irma
