REDAKSI8.COM, BANJARBARU – Pemerintah Kota (Pemko) Banjarbaru kini dihadapkan pada tantangan besar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026.
Proyeksi defisit hingga Rp106 miliar membuat Pemerintah Daerah (Pemda) harus mencari solusi cepat untuk menjaga stabilitas keuangan daerah.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjarbaru, Gusti Rizky Sukma Iskandar Putera menegaskan, struktur APBD Banjarbaru sangat bergantung pada dana transfer dari Pemerintah Pusat.
Namun, kebijakan efisiensi anggaran nasional membuat porsi transfer ke daerah berkurang signifikan.
“Memang kalau melihat dari porsi anggaran kita, apalagi juga ditambah kebijakan Pemerintah Pusat yang dalam hal ini semakin dikedepankan, khususnya terkait efisiensi anggaran,” ujarnya beberapa waktu lalu.
Berdasarkan paparan Pemerintah Kota (Pemko) Banjarbaru, penurunan Transfer ke Daerah (TKD) mencapai Rp353 miliar.
Kondisi ini menekan ruang fiskal Pemerintah Daerah yang sebagian besar mengandalkan dana tersebut untuk membiayai program dan kegiatan.
“Tentu saja ini berdampak juga kepada daerah khususnya Banjarbaru yang sebagian besar sumber pendanaan pemerintahnya itu berdasarkan dari dana transfer Pemerintah Pusat,” jelasnya.
Meski demikian, DPRD Banjarbaru memastikan defisit yang muncul dapat tertutupi melalui Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) tahun sebelumnya.
“Adanya defisit ini juga bisa kita cover. Kita cover tadi melalui Silpa atau kelebihan anggaran yang ditemukan dari tahun sebelumnya. Silpa masih menutupi, dan masih ada lebih,” tegasnya.
Ia berharap agar efisiensi anggaran yang diberlakukan Pemerintah Pusat tidak sampai menghambat program prioritas, terutama yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
“Harapannya bisa terus berjalan, apalagi program-program yang memang mengutamakan kepentingan masyarakat ini bisa berjalan dengan baik,” ungkapnya.
Di sisi lain, Pemko Banjarbaru pun dituntut lebih cermat dalam menentukan prioritas program agar tetap berjalan efektif meski dengan keterbatasan anggaran.
“Kita juga masih menunggu hasil keputusan dan kebijakan dari Pemerintah Pusat, infonya mungkin di tahun depan akan ada efisiensi gelombang dua,” tutupnya.
