REDAKSI8.COM, BANJARBARU – Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) mulai meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) seiring prediksi musim kemarau yang diperkirakan berlangsung cukup panjang akibat fenomena El Nino.
Melalui langkah antisipasi dengan memperkuat koordinasi lintas sektor, menyiapkan sumber daya manusia, hingga memastikan peralatan penanganan bencana dalam kondisi siap digunakan.
Persiapan itu dilakukan lebih awal untuk mendukung respons cepat apabila terjadi karhutla di sejumlah wilayah rawan di Kalimantan Selatan.
Kepala Dinsos Kalsel, M. Farhanie melalui Kepala Bidang (Kabid) Penanganan Bencana, Achmadi mengatakan, pihaknya telah menginstruksikan jajaran untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi kondisi tersebut.
“Memasuki musim kemarau yang diprediksi cukup panjang akibat El Nino, kami diminta untuk meningkatkan kerja sama dengan berbagai pihak, khususnya dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan seperti yang telah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya,” ujarnya, Kamis (26/3/26).
Selain koordinasi, Dinas Sosial juga menyiapkan dukungan logistik, kendaraan operasional, serta kesiapan personel yang akan diterjunkan saat terjadi bencana.
Posko penanganan pun dipusatkan di kantor baru Dinas Sosial yang terletak di Kota Banjarbaru untuk memudahkan mobilisasi dan pengendalian di lapangan.
“Kami siapkan kekuatan penuh, baik peralatan maupun kendaraan operasional kebencanaan. Posko juga akan berada di kantor baru sehingga memudahkan mobilisasi dan mempercepat respons di lapangan,” jelasnya.
Achmadi menjelaskan, sejumlah daerah di Kalimantan Selatan diketahui memiliki potensi tinggi terjadi karhutla berdasarkan pengalaman pada tahun-tahun sebelumnya, di antaranya Kabupaten Banjar, Kota Banjarbaru, Tanah Laut, Hulu Sungai Selatan, dan Tapin.
Kondisi cuaca kering yang berkepanjangan menjadi salah satu faktor utama meningkatnya risiko kebakaran di wilayah tersebut.
Meski begitu, dalam upaya mitigasi, Dinas Sosial juga terus menjalin koordinasi dengan instansi terkait, termasuk BPBD terkait pemetaan wilayah rawan serta langkah penanganan yang perlu disiapkan.
“Untuk pemetaan detail memang menjadi kewenangan BPBD, namun kami tetap mengacu pada pengalaman sebelumnya dan siap mendukung penuh dalam penanganan di lapangan,” ucapnya.
Dengan berbagai persiapan yang dilakukan sejak dini, ia berharap, penanganan karhutla dapat dilakukan lebih cepat dan dampaknya terhadap masyarakat bisa ditekan.
“Kesiapan yang kami lakukan sejak dini, kami berharap penanganan karhutla dapat berjalan optimal dan dampaknya bisa diminimalkan,” tutupnya.
