REDAKSI8.COM, BANJARBARU – Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di wilayah Kota Banjarbaru semakin sering terjadi.
Tentunya ini sangat berdampak buruk bagi wilayah Banjarbaru, baik dalam aktivitas sehari-hari maupun lingkungan.
Menurut anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjarbaru HR Budiman, dampak Karhutla menimbulkan asap yang berakibat terhadap kesehatan, khususnya kualitas udaranya.
“Dengan makin banyaknya kejadian, kita lihat titik-titik api yang belum bisa dilakukan penanganan secara maksimal,” ujar Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjarbaru HR Budiman, Selasa (26/9/23).
Berdasarkan data BMKG pada tanggal 21 September, Kualitas udara Kota Banjarbaru menjadi yang paling terburuk di Indonesia.
Meskipun sifatnya hanya temporer, akan tetapi dampak dari Karhutla ini merupakan indikasi yang sangat berbahaya bagi kehidupan.
“Kualitas udara di Banjarbaru pada tanggal 14 September merah sekali PM 2,5, terburuk posisinya di Indonesia,” ucap HR Budiman.
Ia menilai, belum ada kemaksimalan dalam penanganan Karhutla.
Namun, relawan yang ada dan dikomandoi langsung oleh BPBD, bahkan langsung dalam kendali Walikota Banjarbaru, semestinya menurutnya sudah menciptakan partisipasi yang luas.
“Tetapi sangat kecil terlihat dilapangan,” cetusnya.
Oleh karena itu, kurang maksimalnya penanganan yang dilaksanakan di lapangan itu, membuat titik-titik api baru Karhutla, hingga menyebabkan kabut asap yang luar biasa.
“Dan ini menimbulkan kami menilainya tidak ada sinergitasny,a sangat kurang sekali antara pihak tersebut,” katanya.
Meski demikian, HR Budiman merasa aneh dari bencana Karhutla di Kota Banjarbaru, sebab satu kejadian belum selesai ditangani, di tempat lain sudah terjadi lagi.
Dengan begitu, peran partisipasi semua pihak seharunya sudah benar-benar tercipta, karena ini bencana yang tidak bisa diremehkan.
“Ini juga terlihat aneh, disaat dikejar dilakukan penanganan, belum tuntas penanganan terbakar lagi di tempat lain terus menerus terjadi di Banjarbaru,” ungkapnya.
“Kerugian baik material dan Imaterial ini luar biasa besar dampaknya, kerugiannya terhadap kejadian bencana Karhutla, dari sisi ekologi, kesehatan dan lain-lainnya tidak ternilai,” tambahnya.
HR Budiman berpendapat, seharusnya Kota Banjarbaru saat ini sudah memperjelas dan memposisikan status Karhutla.
Maka, semua stakeholder yang terkait bisa saling gotong royong, berkomitmen bersama, dan saling bahu membahu untuk penanganan Karhutla.
Jangan sampai tidak diselesaikan atau ditangani, bahkan tidak dilakukan penanganan dengan baik.
“Ini yang menjadi masalah, menurut penilaian, pengawasan, dan kinerja dari pada pemerintah dalam penanganan Karhutla untuk Kota Banjarbaru sangat-sangat tidak maksimal, ini sangat buruk,” katanya.
Kemudian, dilihat dari sisi anggaran Kota Banjarbaru sendiri memiliki dana Biaya Tidak Terduga (BTT) yang dapat digunakan dalam penanganan Karhutla.
“Saya pikir wilayah Banjarbaru tidak ada masalah dalam penanganan Karhutla, kita mempunyai dana BTT (Biaya Tidak Terduga) dalam hal kebencanaan,” terangnya.
Tidak lupa, HR Budiman menekankan kepada Pemerintah Daerah agar benar-benar berada di tengah-tengah masyarakat dalam penanganan-penanganan karhutla di Kota Banjarbaru.
Sebab, sudah sangat luar biasa kerugian yang ditanggung oleh masyarakat, seperti kebakaran kebun, rumah, hingga kematian yang terjadi akibat bencana dari Karhutla.
“Ini kita menekankan sekali lagi agar pemerintah Kota sangat serius, benar-benar fokus, ini sangat penting sekali karena kerugian material dalam hal ini tidak terukur,” tegasnya.
Ia mengimbau, kepada masyarakat Kota Banjarbaru supaya terus siaga, waspada, dan bergotong royong bersama-sama melakukan penanganan Karhutla.
“Kita mengimbau kepada masyarakat terutama ibu hamil, anak-anak mohon dilindungi, orang tua yang bermasalah terhadap pernapasan dan segala macam harus waspada, gunakan masker saat beraktifitas diluar rumah, juga jaga makanan yang bergizi,” tandasnya.
Sementara itu, Wakil Walikota Banjarbaru, Wartono mengatakan, pihaknya akan terus berupaya, sigap dan mengantisipasi Karhutla yang terjadi di Banjarbaru ini.
Adapun upaya yang sudah dilaksanakan pemerintah, seperti pembuatan kanal-kanal, pembasahan lahan rawan Karhutla, dan Heli Water Bombing, bakan BNPB sudah mendirikan posko-posko di wilayah bandara.
Dalam penanganan Karhutla pun tidak hanya BPBD, namun semua stakeholder terus ikut serta dalam penanganan terutama di Kota Banjarbaru.
“Wilayah Kota Banjarbaru masih ada kebakaran-kebakaran, jadi sangat agak rentan kalau tidak ada kerjasama dari Provinsi dan Banjarbaru,” pungkasnya.
