REDAKSI8.COM, BANJARBARU – Puluhan aliansi masiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kalimantan Selatan (Kalsel) unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Provinsi Kalsel, Rabu (13/9/23).
Mereka berkumpul sembari membakar sejumlah ban truk untuk bertemu Gubernur Kalsel Sahbirin Noor, demi menyampaikan sejumlah aspirasi.
“Kami sudah menyampaikan undangan aksi ini, sayangnya Paman Birin tidak bisa hadir,” ucap koordinator Aksi Ahmad Sunir Ridha usai unjuk rasa.
Aspirasi yang ingin disampaikan Ridha dan kawan-kawan berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), dan penanganan Jalan Km 171 Sungai Danau di Kalsel yang sampai sekarang belum juga inkrah.
Besar keinginan Ridha, semua pihak pemerintah yang terkait dalam penanganan harus saling bahu membahu dalam mengatasi permasalahan yang ada, jangan saling tunjuk menunjuk.
“Utamanya masalah Karhutla dan Jalan 171 yang saat ini sangat lamban penangananya,” ujarnya.
Sementara itu, Asisten Setdaprov Kalsel, Nurul Fajar Desira mengaku, sudah menjelaskan kepada para mahasiswa soal penanganan Karhutla.
Katanya penanganan sendiri tidak hanya saat terjadinya kebakaran. Namun, sebelum terjadi, pihaknya sudah mensosialisasikan kepada masyarakat, perusahaan dan para petani setempat, jika memasuki masa panen disarankan membersihkan lahannya dengan cara tidak membakar.
“Kita sudah coba jelaskan, namun diskusinya tidak efektif, maka kami tawarkan diskusi duduk bersama dengan tempat dan suasana yang lebih nyaman,” ucapnya.
Dikesempatan yang sama, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM) Kalsel, Isharwanto menambahkan, penanganan Jalan 171, terakhir kali dilaksanakan pada tanggal 3 Juli.
Yang menangani masalah itu ujarnya adalah pihak Balai Jalan pusat yang masih melaksanakan perhitungan studi kelayakan.
Alhasil, pihaknya hanya bisa menunggu karena Jalan tersebut kewenangan pemerintah pusat, bukan provinsi.
“Dari provinsi kita sudah beberapa kali ke Dirjen, mungkin sudah 5 kali kita dengan DPR, dengan Bupati Tanah Bumbu, semua sudah kita laporkan ke Dirjen,” tukasnya.
“Tapi sampai saat ini Kementrian, khususnya Dirjen jawabannya menunggu hasil perhitungan studi kelayakan Balai Jalan,” pungkasnya.
