• Beranda
  • Indeks Berita
  • Pemerintahan
    • DPRD Kalimantan Timur
    • DPR RI
    • dprd balangan
    • DPRD banjarbaru
    • DPRD Kalimantan Timur
    • DPRD Kabupaten Banjar
    • DPRD Kabupaten Kotabaru
    • DPRD Kabupaten Tanah Bumbu
    • DPRD Provinsi Kalimantan Selatan
    • DPRD Kapuas
    • Kapuas
    • Kabupaten Balangan
  • Regional
  • Politik
  • Ekonomi
  • Hukum
  • Hobi
  • Kuliner
  • RBU Group
  • Lainnya
    • Bschool
    • Opini
    • Female
    • Laporan Khusus
    • Legislatif
    • Peristiwa
    • Asal-Usul
    • Budaya
    • Environtment
    • Infrastruktur
    • Kesehatan
    • Layanan Publik
    • Pendidikan
    • Perikanan
    • Perkebunan
    • Pertanian
    • Peternakan
    • Religi
    • Sosial
    • Serba-serbi
    • Teknologi
    • Wisata
Redaksi 8
  • Beranda
  • Indeks Berita
  • Pemerintahan
    • DPRD Kalimantan Timur
    • DPR RI
    • dprd balangan
    • DPRD banjarbaru
    • DPRD Kalimantan Timur
    • DPRD Kabupaten Banjar
    • DPRD Kabupaten Kotabaru
    • DPRD Kabupaten Tanah Bumbu
    • DPRD Provinsi Kalimantan Selatan
    • DPRD Kapuas
    • Kapuas
    • Kabupaten Balangan
  • Regional
  • Politik
  • Ekonomi
  • Hukum
  • Hobi
  • Kuliner
  • RBU Group
  • Lainnya
    • Bschool
    • Opini
    • Female
    • Laporan Khusus
    • Legislatif
    • Peristiwa
    • Asal-Usul
    • Budaya
    • Environtment
    • Infrastruktur
    • Kesehatan
    • Layanan Publik
    • Pendidikan
    • Perikanan
    • Perkebunan
    • Pertanian
    • Peternakan
    • Religi
    • Sosial
    • Serba-serbi
    • Teknologi
    • Wisata
No Result
View All Result
  • Beranda
  • Indeks Berita
  • Pemerintahan
    • DPRD Kalimantan Timur
    • DPR RI
    • dprd balangan
    • DPRD banjarbaru
    • DPRD Kalimantan Timur
    • DPRD Kabupaten Banjar
    • DPRD Kabupaten Kotabaru
    • DPRD Kabupaten Tanah Bumbu
    • DPRD Provinsi Kalimantan Selatan
    • DPRD Kapuas
    • Kapuas
    • Kabupaten Balangan
  • Regional
  • Politik
  • Ekonomi
  • Hukum
  • Hobi
  • Kuliner
  • RBU Group
  • Lainnya
    • Bschool
    • Opini
    • Female
    • Laporan Khusus
    • Legislatif
    • Peristiwa
    • Asal-Usul
    • Budaya
    • Environtment
    • Infrastruktur
    • Kesehatan
    • Layanan Publik
    • Pendidikan
    • Perikanan
    • Perkebunan
    • Pertanian
    • Peternakan
    • Religi
    • Sosial
    • Serba-serbi
    • Teknologi
    • Wisata
No Result
View All Result
Redaksi 8
No Result
View All Result

Menuju UMK Mandiri, Banjarbaru Ajukan Penetapan Upah di Atas UMP Kalsel

Irma Dahliana by Irma Dahliana
25 Desember 2025
in Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan
0
Menuju UMK Mandiri, Banjarbaru Ajukan Penetapan Upah di Atas UMP Kalsel

Kepala Diskopumnaker Kota Banjarbaru, Sartono saat dimintai keterangannya, Selasa (23/12/25). Foto: Irma/Redaksi8.com

69
SHARES
768
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterWhatsapp

REDAKSI8.COM, BANJARBARU – Pemerintah Kota (Pemko) Banjarbaru memastikan kesiapannya menetapkan Upah Minimum Kota (UMK) secara mandiri di Tahun 2026 mendaang.

Pengajuan UMK itu dilakukan setelah Banjarbaru dinilai memenuhi seluruh syarat ekonomi dan administrasi untuk tidak lagi bergantung pada Upah Minimum Provinsi (UMP) Kalimantan Selatan (Kalsel).

Melalui Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja (Diskopumnaker), Pemko Banjarbaru telah menyusun kajian dan dokumen pendukung sejak akhir 2025 sebagai dasar pengusulan UMK ke Pemerintah Provinsi Kalsel.

Kepala Diskopumnaker Kota Banjarbaru, Sartono menjelaskan, salah satu indikator utama penetapan UMK adalah pertumbuhan ekonomi daerah yang stabil dan berada di atas rata-rata provinsi dalam tiga tahun terakhir.

“Atau pertumbuhan ekonomi dikurangi inflasi, hasilnya positif. Dari kedua persyaratan tersebut, kalau sudah memenuhi salah satu syaratnya maka suatu kota dapat menetapkan UMK sendiri,” ujarnya, Selasa (23/12/25).

Ia menegaskan, Kota Banjarbaru telah memenuhi kedua indikator yang disyaratkan, sehingga Pemerintah Kota mulai menyusun rencana penetapan UMK secara mandiri.

“Karena persyaratan untuk menetapkan UMK harus di atas UMP. Jadi Alhamdulillah kalau di atas UMP kita bisa menetapkan ini dan juga kita usulkan ke Provinsi Kalsel,” ucapnya.

Terkait besaran UMK, pihaknya masih menunggu keputusan Gubernur Kalimantan Selatan. Namun, nilai UMK Banjarbaru dipastikan berada di atas UMP.

“Untuk besarnya kita belum bisa menyampaikan karena belum ditetapkan oleh Gubernur, makanya sifatnya kita usulan tetapi dipastikan insyaAllah di atas provinsi dan mudah-mudahan bisa ditetapkan,” jelasnya.

Sebagai penguat kebijakan, Pemko Banjarbaru juga katanya telah membentuk Dewan Pengupahan untuk mengawal proses penetapan UMK, sekaligus menampung aspirasi pekerja dan pelaku usaha.

“Karena ada beberapa aspirasi juga dari masyarakat, kenapa UMK di Banjarbaru tidak ditetapkan sendiri, jadi kita kemarin mengumpulkan data berdasarkan kriteria, indikator, variable untuk menetapkan UMK sendiri. Alhamdulillah terpenuhi,” tuntasnya.

Previous Post

ZA Klarifikas Isu Kekerasan Seksual di Kampus FHUT ULM, Korban Beberkan Bukti Rekaman Percakapan

Next Post

Operasi Lilin Berjalan, Kapolres Pastikan Perayaan Natal 2025 di Banjarbaru Aman

Next Post
Operasi Lilin Berjalan, Kapolres Pastikan Perayaan Natal 2025 di Banjarbaru Aman

Operasi Lilin Berjalan, Kapolres Pastikan Perayaan Natal 2025 di Banjarbaru Aman

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

  • Pedoman Media Siber
  • SOP Wartawan
  • Tim Redaksi

No Result
View All Result
  • Beranda
  • Indeks Berita
  • Pemerintahan
    • DPRD Kalimantan Timur
    • DPR RI
    • dprd balangan
    • DPRD banjarbaru
    • DPRD Kalimantan Timur
    • DPRD Kabupaten Banjar
    • DPRD Kabupaten Kotabaru
    • DPRD Kabupaten Tanah Bumbu
    • DPRD Provinsi Kalimantan Selatan
    • DPRD Kapuas
    • Kapuas
    • Kabupaten Balangan
  • Regional
  • Politik
  • Ekonomi
  • Hukum
  • Hobi
  • Kuliner
  • RBU Group
  • Lainnya
    • Bschool
    • Opini
    • Female
    • Laporan Khusus
    • Legislatif
    • Peristiwa
    • Asal-Usul
    • Budaya
    • Environtment
    • Infrastruktur
    • Kesehatan
    • Layanan Publik
    • Pendidikan
    • Perikanan
    • Perkebunan
    • Pertanian
    • Peternakan
    • Religi
    • Sosial
    • Serba-serbi
    • Teknologi
    • Wisata