REDAKSI8.COM, BANJARBARU – Pemerintah Kota (Pemko) Banjarbaru memperkuat pengawasan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui rapat koordinasi bersama jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Langkah itu menjadi upaya konkret memastikan setiap makanan yang diterima peserta didik aman, layak dan sesuai standar gizi.
Wali Kota Banjarbaru, Erna Lisa Halaby menegaskan, koordinasi lintas instansi menjadi pondasi penting dalam menjaga kualitas penyelenggaraan program MBG di daerah.
“Yang jelas hari ini Pemko Banjarbaru bersama Forkopimda termasuk Kepolisian Resor (Polres) Banjarbaru dan jajaran terkait melaksanakan rapat koordinasi penyelenggaraan pemberian makanan bergizi gratis,” ujarnya usai rakor di Ruang Utama Wali Kota Banjarbaru, Selasa (14/10/25).
Ia menjelaskan, langkah-langkah penguatan tersebut dilakukan sebagai bentuk pencegahan dini terhadap potensi kendala yang bisa muncul di lapangan.
“Langkah-langkah ini kita laksanakan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan,” ucapnya.
Oleh karena itu, Pemko Banjarbaru telah menyiapkan struktur pendukung yang memadai untuk menjamin kelancaran program MBG di Kota Banjarbaru.
“Alhamdulillah Satgas MBG sudah kita bentuk dan SK-nya sudah terbit hari ini setelah sebelumnya ada beberapa koreksi yang perlu disesuaikan,” jelasnya.
Pemko Banjarbaru berencana akan meninjau langsung dapur-dapur penyedia makanan guna memastikan standar pelaksanaan tetap terjaga.
“InsyaAllah kami bersama Kapolres dan perwakilan kementerian akan meninjau beberapa dapur yang ada di Kota Banjarbaru,” ungkapnya.
Lisa memastikan, sampai sekarang belum ada laporan atau temuan terkait dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan MBG di wilayah Banjarbaru.
“Untuk Banjarbaru sementara belum ada laporan atau temuan. Mudah-mudahan ke depan tetap aman dan berjalan baik,” harapnya.
Sementara itu, Koordinator Wilayah Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Siti Fatimah juga menegaskan, pentingnya memperkuat pengawasan teknis agar setiap tahapan pelaksanaan program sesuai standar operasional.
“Tadi dalam ralor yang ditekankan adalah arahan dan pengawasan harus benar-benar diperkuat supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” katanya.
Menurutnya, pengawasan tersebut mencakup pada pengolahan bahan makanan hingga distribusi kepada peserta didik penerima manfaat.
“Yang jelas SOP di setiap SPPG harus dijalankan dengan ketat agar makanan yang diberikan tetap aman dan layak konsumsi,” tegasnya.
Lebih jauh, Siti menjelaskan, pada rapat koordinasi kali ini juga membahas sejumlah strategi terkait peningkatan mutu dan konsistensi pelaksanaan program di lapangan.
“Strateginya sudah mulai kita bahas dan dalam waktu dekat akan kita perketat, agar cita-cita bersama bisa terwujud,” tuntasnya.
