Nepotisme Menghantui Rekrutmen PPPK Sibolga: Antara Janji Keadilan dan Dugaan Jual-Beli Jabatan

REDAKSI8.COM, SIBOLGA – Proses perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di Kota Sibolga kini menuai sorotan tajam. Pasalnya, sejumlah nama yang dinyatakan lulus dinilai tidak sepantasnya lolos, sementara banyak tenaga honorer berpengalaman dengan nilai seleksi tinggi justru gagal.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, perekrutan PPPK paruh waktu seharusnya mengutamakan tenaga honorer kategori R3 sebagai prioritas utama. Namun kenyataannya, justru kategori R4 yang mendominasi daftar kelulusan. Ironisnya, mereka yang masuk kategori R3 dan memiliki nilai tertinggi hasil ujian seleksi di Kabupaten Paluta justru tersingkir.

Sumber internal menyebutkan, proses perekrutan tersebut diduga tidak sesuai aturan dan sarat praktik nepotisme. Ada indikasi kuat bahwa pihak penyelenggara lebih mengutamakan keluarga dan kerabat tertentu untuk diajukan namanya ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) pusat.

“Yang seharusnya diprioritaskan tidak diusulkan, malah yang tidak berhak justru diloloskan. Ini jelas tidak sesuai regulasi,” ungkap salah satu sumber.

Para tenaga honorer kategori R3 mendesak Pemerintah Kota Sibolga melalui BKPSDM agar membuka secara transparan daftar nama yang diusulkan ke BKN pusat. Mereka juga meminta BKN pusat meninjau ulang hasil perekrutan PPPK paruh waktu di Sibolga karena diduga menyimpang dari mekanisme nasional.

Tak hanya itu, tuntutan juga dialamatkan kepada Kementerian PANRB selaku penanggung jawab kebijakan ASN, serta Ombudsman RI yang memiliki kewenangan mengusut dugaan maladministrasi.

Lebih jauh, mereka mendesak Komisi II DPR RI untuk turun tangan mengungkap dugaan kecurangan tersebut. Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) maupun Aparat Penegak Hukum (APH) juga diminta menyelidiki indikasi praktik kotor, termasuk dugaan korupsi dan jual-beli jabatan dalam proses perekrutan.

“Kami hanya meminta keadilan. Jangan sampai tenaga honorer yang telah lama mengabdi dan seharusnya mendapat prioritas justru dikorbankan demi kepentingan kelompok tertentu. Kami Sudah Puluhan Tahun Mengabdi, Tapi Masih Disingkirkan” tegas salah seorang honorer R3 yang kecewa.

Dari sejumlah tenaga honorer R3 di Sibolga yang merasa dizalimi menyuarakan kekecewaan mereka.

“Kami sudah puluhan tahun mengabdi, tapi ternyata masih saja kalah oleh mereka yang baru masuk. Bahkan ada yang nilainya di bawah kami tapi bisa lolos. Ini jelas tidak adil,” ungkap salah seorang honorer R3.

“Kami minta transparansi. Jangan sembunyi-sembunyi. Jika memang sesuai aturan, buka daftar nama yang diusulkan ke BKN. Kalau tidak, berarti benar ada permainan,” kata honorer lainnya dengan nada tegas.

Mereka berharap pemerintah pusat hingga DPR RI mendengar keluhan ini. “Kami bukan minta belas kasihan, tapi minta keadilan. Jangan biarkan nasib kami ditukar dengan kepentingan kelompok tertentu.”

Kasus ini menjadi catatan serius bahwa transparansi dan integritas dalam seleksi PPPK masih jauh dari harapan. Jika tidak ditindaklanjuti, dikhawatirkan akan menimbulkan preseden buruk bagi proses rekrutmen ASN ke depan. (Jerry)