REDAKSI8.COM, BANJARBARU – Guna menghadapi meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Selatan (Kalsel), Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel mengambil tindakan antisipatif yang semakin intensif.
Tak hanya itu, Pemprov Kalsel menegaskan komitmennya dalam menangani potensi bencana tersebut secara terpadu dan terstruktur.
Adapun berbagai kesiapsiagaan strategis yang sudah disiapkan seperti pencegahan, mitigasi, hingga penanganan langsung di lapangan.
Salah satunya menyusun rencana kontinjensi karhutla dan kekeringan 2025-2027 yang mendukung misi daerah dalam memperkuat ketahanan terhadap perubahan iklim.
“Upaya pencegahan terus diperkuat, termasuk melalui revisi Perda Pengendalian Karhutla dan penertiban surat edaran gubernur agar seluruh pihak meningkatkan kesiapsiagaan,” ujar Gubernur Kalsel, Muhidin melalui Plt Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Muhamad Muslim dalam rapat virtual di Command Center Setdaprov Kalsel, Senin (28/7/25).
Muslim menyebutkan, pelatihan bagi aparatur, pembasahan lahan, pembersihan saluran air, sampai pemanfaatan teknologi sistem peringatan sudah dilaksanakan.
Bahkan, patroli di wilayah rawan serta pemantauan tinggi muka air gambut juga ditingkatkan.
Selain itu, unsur masyarakat seperti Masyarakat Peduli Api (MPA), damkar swadaya, dan relawan turut diperdayakan.
“Menurut laporan, titik-titik api mulai muncul di wilayah barat dan utara Kalsel, termasuk area penting seperti zona ring 1 bandara,” sebutnya.
“Oleh karena itu, Pemprov Kalsel juga mengoptimalkan sinergi dengan sektor kehutanan, pertanian, perkebunan, dan kesehatan, termasuk penyediaan logistik seperti masker, oksigen, Anggaran Pendapatan Daerah (APD) untuk petugas di lapangan,” tambahnya.
Disisi lain, baru Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Kota Banjarbaru yang menetapkan status siaga.
Demikian Pemprov Kalsel mendorong Kabupaten/Kota lainnya untuk melakukan hal serupa, sesuai kondisi dan data terkini dari lapangan.
Walaupun sekarang belum dikategorikan sebagai darurat, tren peningkatan kekeringan menurut prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) perlu menjadi dasar langkah cepat.
“Kita akan segera koordinasikan penetapan status siaga atau darurat. Kita butuh gerak cepat dan kebersamaan. Penanganan karhutla tidak bisa sektoral, ini soal lingkungan dan keselamatan masyarakat,” imbuhnya.
Sementara itu, Menteri Kehutanan Republik Indonesia (RI), Raja Juli Antoni menegaskan, pentingnya Pemerintah Daerah (Pemda) untuk segera menetapkan status kesiapsiagaan atau kedaruratan karhutla.
“Jangan menunggu sampai kondisi memburuk, penetapan status secara cepat akan mempermudah koordinasi dan penyaluran bantuan dari pusat. Kesiapan daerah adalah kunci utama dalam penanggulangan karhutla,” tegasnya.
