REDAKSI8.COM, BANJAR – Antisipasi bencana tak bisa dilakukan sendirian. Itulah semangat yang mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi I DPRD Kabupaten Banjar dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), yang digelar Senin (30/6/2025).
RDP ini menjadi momen penting untuk mengevaluasi sekaligus memperkuat peran strategis BPBD dalam menghadapi berbagai potensi bencana di Kabupaten Banjar, mulai dari banjir, angin kencang, hingga kebakaran hutan dan lahan.
Plt. Kalaksa BPBD Banjar, Yayan Daryanto, dalam paparannya menjelaskan struktur organisasi dan arah kebijakan penanggulangan bencana yang diterapkan saat ini. Ia menegaskan pentingnya kesiapsiagaan yang menyeluruh, mulai dari tahap pra-bencana hingga pasca-bencana.
“Kesiapsiagaan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga membutuhkan keterlibatan semua pihak. Sinergi menjadi kunci utama,” ujar Yayan.
Ketua Komisi I DPRD Banjar, Amiruddin, yang memimpin jalannya rapat, memberikan sejumlah catatan penting terkait upaya mitigasi yang perlu ditingkatkan. Mulai dari penanaman pohon untuk mencegah longsor, perbaikan drainase dan pengerukan sungai untuk menangkal banjir, hingga penguatan edukasi kepada masyarakat.
“Kami juga mendorong BPBD mengajukan permohonan alat-alat darurat ke pemerintah pusat, karena ketersediaan peralatan sangat krusial saat bencana terjadi,” tegas Amiruddin.
Ia juga menekankan pentingnya transparansi data dan informasi terkait peta risiko bencana, dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB), serta anggaran dan kondisi SDM BPBD yang saat ini masih perlu diperkuat.
Komisi I DPRD Banjar menekankan perlunya koordinasi lintas sektor yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah kecamatan, perangkat desa, hingga lembaga swadaya dan dunia usaha.
“RDP ini bukan hanya ajang diskusi, tapi awal dari komitmen bersama membangun ketangguhan daerah. Kabupaten Banjar harus siap menghadapi segala kemungkinan, karena bencana tidak mengenal waktu,” pungkas Amiruddin.
RDP ini menjadi momen penting untuk mengevaluasi sekaligus memperkuat peran strategis BPBD dalam menghadapi berbagai potensi bencana di Kabupaten Banjar, mulai dari banjir, angin kencang, hingga kebakaran hutan dan lahan.
Plt. Kalaksa BPBD Banjar, Yayan Daryanto, dalam paparannya menjelaskan struktur organisasi dan arah kebijakan penanggulangan bencana yang diterapkan saat ini. Ia menegaskan pentingnya kesiapsiagaan yang menyeluruh, mulai dari tahap pra-bencana hingga pasca-bencana.
“Kesiapsiagaan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga membutuhkan keterlibatan semua pihak. Sinergi menjadi kunci utama,” ujar Yayan.
Ketua Komisi I DPRD Banjar, Amiruddin, yang memimpin jalannya rapat, memberikan sejumlah catatan penting terkait upaya mitigasi yang perlu ditingkatkan. Mulai dari penanaman pohon untuk mencegah longsor, perbaikan drainase dan pengerukan sungai untuk menangkal banjir, hingga penguatan edukasi kepada masyarakat.
“Kami juga mendorong BPBD mengajukan permohonan alat-alat darurat ke pemerintah pusat, karena ketersediaan peralatan sangat krusial saat bencana terjadi,” tegas Amiruddin.
Ia juga menekankan pentingnya transparansi data dan informasi terkait peta risiko bencana, dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB), serta anggaran dan kondisi SDM BPBD yang saat ini masih perlu diperkuat.
Komisi I DPRD Banjar menekankan perlunya koordinasi lintas sektor yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah kecamatan, perangkat desa, hingga lembaga swadaya dan dunia usaha.
“RDP ini bukan hanya ajang diskusi, tapi awal dari komitmen bersama membangun ketangguhan daerah. Kabupaten Banjar harus siap menghadapi segala kemungkinan, karena bencana tidak mengenal waktu,” pungkas Amiruddin.
