REDAKSI8.COM, BANJAR – Untuk memastikan kesesuaian antara perencanaan dan realisasi pembangunan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kabupaten Banjar menggelar Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) serta Pendampingan Input Data ke dalam Sistem Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah (Simondalev) Triwulan II Tahun Anggaran 2025.
Kegiatan yang digelar pada Rabu (16/7/2025) ini dipimpin langsung oleh Kepala Sub Bidang Pembangunan Manusia, Sihabuddin, dan diikuti oleh perwakilan dari seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar.
Dalam sambutannya, Sihabuddin menekankan pentingnya Simondalev sebagai instrumen strategis dalam menjamin transparansi, akuntabilitas, serta sinergi antara perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan.
“Simondalev bukan sekadar sistem pelaporan, tapi juga alat ukur keberhasilan pembangunan yang berbasis data. Sistem ini mendukung proses evaluasi kinerja perangkat daerah secara objektif dan terintegrasi,” jelasnya.
Selama rapat, dilakukan evaluasi terhadap realisasi fisik dan keuangan, termasuk capaian indikator kinerja triwulan kedua. Selain itu, peserta juga mendapat pendampingan teknis terkait penginputan data ke aplikasi Simondalev, serta diajak mengidentifikasi hambatan yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan program.
Dari hasil analisis sementara, ditemukan sejumlah kekeliruan dan deviasi dalam pelaporan. Bahkan, pada beberapa kegiatan, realisasi justru melebihi target yang telah ditetapkan. Temuan ini menjadi perhatian serius dan akan ditindaklanjuti dengan klarifikasi langsung kepada SKPD terkait.
“Ketidaksesuaian antara target dan realisasi perlu ditelusuri lebih dalam. Ini penting agar laporan pembangunan yang dihasilkan benar-benar menggambarkan kondisi faktual di lapangan,” ujar Sihabuddin.7
Beragam kendala teknis dan administratif juga diungkapkan oleh peserta rapat, mulai dari kesulitan dalam penginputan data hingga kurangnya pemahaman terhadap parameter penilaian e-Monev dan e-SAKIP. Namun, momentum ini dimanfaatkan sebagai sarana memperkuat koordinasi lintas sektor.
Sebagai institusi pengampu perencanaan daerah, Bappedalitbang berkomitmen mendorong terciptanya budaya kerja yang lebih terbuka dan bertanggung jawab. Pendampingan secara berkala dinilai perlu agar penyusunan laporan tidak hanya sekadar formalitas, tetapi benar-benar menjadi dasar evaluasi dan pengambilan keputusan.
“Kami optimistis, dengan penguatan kapasitas dan komunikasi yang intensif, kualitas pelaporan kinerja pembangunan daerah akan semakin meningkat dan selaras dengan visi pembangunan Kabupaten Banjar,” pungkas Sihabuddin.
