REDAKSI8.COM, BANJARBARU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) berkomitmen penuh dalam mendukung percepatan pendirian dan peluncuran Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih yang diinisiasi Presiden Republik Indonesia (RI), Prabowo Subianto.
Hal itu disampaikan Gubernur Kalsel, Muhidin melalui Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kalsel, Gt. Yanuar Noor Rifai usai mengikuti rapat koordinasi terbatas Penentuan Titik Mock Up Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih dan Persiapan Lounching Koperasi Merah Putih secara daring di Command Center Setda Kalsel, Senin (7/7/25).
Dalam keterangannya, Yanuar Noor Rifai menyampaikan, kesiapan Kalsel untuk ikut serta secara aktif dalam agenda nasional tersebut.
“Atas arahan Gubernur Kalsel, Muhidn, Pemprov Kalsel mendukung penuh program ini dan tengah mematangkan koordinasi dengan Kabupaten/Kota dalam penentuan lokasi mock up koperasi Desa yang potensial dan siap operasional,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan), Zulkifi Hasan menyebutkan, peluncuran pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dilakukan pada tanggal 19 Juli 2025 di Klaten, Jawa Tengah oleh Presiden RI, Prabowo Subianto.
“Kita sudah putuskan, nanti pusat kegiatannya di Klaten, Jawa Tengah diikuti seluruh provinsi dan seluruh Kabupaten,” ucapnya.
Ia mengungkapkan, hingg saat ini telah terdapat 500 Koperasi Desa yang memiliki badan hukum, dan sekitar 100 koperasi sudah memenuhi syarat sebagai mock up atau koperasi percontohan.
Pada peluncuran mendatang, dikatakannya koperasi desa akan menjalankan berbagai unit usaha strategis, mulai dari gerai sembako, apotek desa, unit simpan pinjam, klinik desa, cold storage (ruang pendingin untuk produk pertanian atau pangan), layanan logistik, hingga pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat desa.
“Akan ada agen pupuk, gas melon, gerai sembako, dan sarana angkut hasil pertanian seperti gabah dan jagung,” jelasnya.
Selain itu, koperasi desa juga telah menjalin kerjasama dengan bank-bank milik negara yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), seperti BNI Link dan Mandiri untuk membuka akses layanan perbankan di wilayah pedesaan.
Kendati demikian, Zulkifi menekankan, tujuan kerjasama ini untuk memutus mata rantai praktik tengkulak dan rentenir yang selama ini menjerat petani maupun nelayan, serta mengatasi persoalan distribusi barang pokok yang berlapis-lapis.
“Kehadiran layanan perbankan di desa akan membuat masyarakat lebih mudah mengakses modal usaha dan simpan pinjam. Sementara untuk distribusi sembako, kita ingin memangkas rantai pasok yang selamanya ini bisa mencapai delapan lapis, misalnya, untuk beli minyak goreng saja di desa harus lewat delapan tangan,” tegasnya.
Wakil Menteri Koperasi dan UKM, Ferry Juliantono sekaligus Koordinator Ketua Pelaksana Harian Satgas Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menyatakan, saat ini telah ditetapkan 92 koperasi desa percontohan di 38 provinsi sebagai model operasional tahap awal.
Adapun skema pembiayaan untuk 92 percontohan Kopdes Merah Putih tersebut akan berasal dari empat sumber utama, yakni bank-bank Himbara, Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB), Bank Pembangunan Daerah (BPD), dan Koperasi Simpan Pinjam (KSP).
“Dengan lebih dari satu koperasi percontihan disejumlah provinsi, kita berharap akan tercipta pemerataan dan keberlanjutan,” harapnya.
“Ke 92 koperasi ini juga akan menjadi pusat referensi dan pembelajaran bagi koperasi Desa lainnya di wilayah masing-masing,” sambungnya.
Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih merupakan salah satu upaya Pemerintah dalam memperkuat kemandirian ekonomi desa melalui kelembagaan koperasi yang modern, inklusif, dan berbasis kebutuhan masyarakat.
