REDAKSI8.COM, BANJAR – Dewan Pendidikan Kabupaten Banjar bersama dengan Stakeholder terkait terus menggencarkan upaya mengatasi tingginya angka Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kabupaten Bnajar. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah menggelar pertemuan lintas sektor pendidikan dan keagamaan, Senin (7/7/2025), yang dihadiri hampir 100 lembaga pendidikan di bawah naungan Pondok Pesantren (Pontren) dan Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT).
Pertemuan yang digelar di Aula KH Kasful Anwar Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar di Desa Bincau Kecamatan Martapura itu dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Agama, yakni Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kabupaten Banjar, Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra), serta tokoh-tokoh pendidikan dan agama.
Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Banjar, Ahmad Sarwani, mengatakan bahwa forum ini menjadi ruang diskusi terbuka untuk mencari solusi bersama terkait banyaknya ATS di daerah tersebut.
“Kami berusaha menggali masukan dari berbagai pihak, termasuk dari lembaga pendidikan nonformal dan keagamaan, agar bisa merumuskan solusi yang tidak saling merugikan, atau win-win solution,” ujar Sarwani.
Menurutnya, salah satu persoalan mendasar yang mengemuka adalah masih adanya lembaga-lembaga pendidikan yang belum terdaftar secara resmi atau tidak menginput data peserta didik ke dalam sistem nasional seperti Dapodik (Data Pokok Pendidikan) maupun EMIS (Education Management Information System).
Untuk menjembatani hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Banjar mendorong lembaga-lembaga yang belum terdata agar dapat bertransformasi atau menjalin kemitraan dengan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Saat ini, di Kabupaten Banjar tercatat terdapat 28 PKBM aktif yang menyediakan layanan pendidikan kesetaraan setara SD (Paket A), SMP (Paket B), dan SMA (Paket C).
“Kami sudah membuka ruang alternatif, salah satunya dengan mendorong pembentukan PKBM baru yang bisa menaungi anak-anak putus sekolah agar mereka tetap bisa mendapat pendidikan yang layak,” jelas Sarwani.
Kabar baiknya, beberapa lembaga keagamaan telah merespons positif upaya tersebut. Salah satunya, Lembaga Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten Banjar yang telah menyatakan kesiapannya membentuk PKBM di bawah naungannya.
“Alhamdulillah, sudah ada komitmen dari Lembaga NU Banjar untuk mendirikan PKBM sebagai bagian dari kontribusi dunia pesantren dan ormas Islam dalam mendukung program pendidikan daerah,” tambahnya.
Langkah ini dinilai sebagai bentuk nyata kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat dalam memutus mata rantai putus sekolah yang masih menghantui sebagian besar wilayah pedesaan dan pinggiran di Kabupaten Banjar.
Dengan kolaborasi lintas sektor, diharapkan seluruh anak usia sekolah di Banjar mendapatkan akses pendidikan yang layak, baik melalui jalur formal, nonformal, maupun keagamaan.
