REDAKSI8.COM, BANJARBARU – Menutup bulan Juni, Dinas Perdagangan Kalimantan Selatan (Kalsel) mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi secara virtual dalam rangka pembahasan langkah kongkret pengendalian inflasi di daerah Tahun 2025 di Command Center Setda Provinsi Kalsel, Senin (30/6/25).
Selain itu, dalam rakor tersebut juga membahas strategis menjaga pertumbuhan ekonomi di daerah dan mengevaluasi pelaksanaan program Presiden Republik Indonesia (RI), Prabowo Subianto terkait Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) oleh Menteri Kesehatan (Menkes) RI, Budi Gunadi Sadikin.
“Sasaran sudah mencapai 11 juta jiwa yang terlayani, dan target tahun 2025 ini minimal kita bisa melayani masyarakat hingga 50 juta jiwa. Untuk itu, seluruh kepala daerah diminta mendukung program PKG ini,” ujar Menkes RI, Budi Gunadi.
Kementrian Kesehatan RI mencatat, untuk Kalimantan Selatan yang melaksanakan PKG baru mencapai 22,1 persen.
“Sehingga perlu evaluasi lebih lanjut,” ucapnya.
Disamping itu, Kepala Dinas Perdagangan Kalsel, Sulkan menyampaikan, kondisi inflasi pada pekan keempat bulan Juni 2025 provinsi Kalsel aman terkendali.
“Alhamdulillah. Jika angka inflasi (y-o-y) secara nasional berada pada angka 1,60 persen, di Kalsel masih dibawah rata-rata inflasi nasional yakni 1,25 persen,” sebutnya.
Sementara untuk Indeks Perkembangan Harga (IPH) di Kalimantan Selatan berapa pada angka -0,05 persen.
Adapun beberapa komoditas yang mempengaruhi inflasi yaitu bawang merah, daging ayam ras, cabai merah, dan cabai rawit.
“Kabupaten dengan IPH tertinggi terjadi di Kabupaten HSS sebesar 0,38 persen, Kabupaten Tapin 0,38 persen, dan Banjar 0,32 persen, sementara IPH terendah di Kabupaten Balangan -1,35 persen,” jelasnya.
Diketahui, dalam rakor ini juga dipaparkan mengenai evaluasi program pembangunan 3 juta rumah pertahun, sehingga ditekankan kepada semua Pemerintah Daerah dapat meningkatkan sosialisasi SKB Tiga Menteri secara masif untuk percepatan realisasi program tersebut.
