REDAKSI8.COM, BANJAR – Sebanyak 17 tenaga Non Aparatur Sipil Negara (Non ASN) dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kabupaten Banjar mengikuti proses verifikasi data Non ASN yang digelar Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Banjar, Rabu siang (4/6/2025).
Bertempat di Wisma Sultan Sulaiman Martapura, kegiatan ini menjadi momen penting untuk mencocokkan dokumen administratif serta identitas asli para tenaga Non ASN yang selama ini tetap setia mengabdi di lingkungan Pemkab Banjar, meski tanpa status kepegawaian tetap.
Verifikasi fisik ini didampingi langsung oleh Sekretaris Bappedalitbang, Hanafi, bersama Kasubbag Umum dan Kepegawaian, Gusti Zulfah Nor Rahmah.
Para tenaga Non ASN diminta membawa salinan SK pengangkatan awal dan akhir, ijazah asli, serta KTP untuk memastikan kesesuaian data dengan dokumen resmi kependudukan dan kepegawaian.
Hanafi mengapresiasi langkah BKPSDM dalam menyelenggarakan verifikasi ini. Ia menilai kegiatan ini sebagai bentuk nyata perhatian pemerintah terhadap para pegawai Non ASN yang selama ini bekerja dalam ketidakpastian status.
“Kami menyambut baik inisiatif ini. Dari 17 tenaga Non ASN yang tersisa di Bappedalitbang, sebagian besar sudah mengabdi lebih dari satu dekade. Mereka loyal, berdedikasi, dan layak mendapat kepastian masa depan,” ujar Hanafi kepada tim Brigade Bappedalitbang.
Ia berharap proses verifikasi ini menjadi jalan menuju solusi yang lebih baik, termasuk kemungkinan pengangkatan dalam skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Senada dengan itu, Gusti Zulfah Nor Rahmah menekankan pentingnya verifikasi sebagai bentuk penghargaan terhadap pengabdian para tenaga Non ASN yang selama ini menjadi bagian penting dari roda organisasi.
“Mereka bukan sekadar pelengkap. Mereka adalah tenaga-tenaga andal yang selama bertahun-tahun menopang pelaksanaan program strategis di Bappedalitbang. Kami ingin mereka mendapatkan pengakuan yang sepadan,” ungkapnya.
Kegiatan ini merupakan bagian dari gerakan nasional pendataan dan penataan tenaga Non ASN di seluruh instansi pemerintah. Verifikasi ini diharapkan menjadi dasar penting bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan kepegawaian yang adil, berkelanjutan, dan berpihak pada tenaga kerja yang selama ini berada di ‘wilayah abu-abu’.
Dengan proses ini, harapan baru mulai tumbuh bagi para pengabdi lama, mereka yang diam-diam telah menjadi pilar dalam birokrasi pemerintahan daerah.
Bertempat di Wisma Sultan Sulaiman Martapura, kegiatan ini menjadi momen penting untuk mencocokkan dokumen administratif serta identitas asli para tenaga Non ASN yang selama ini tetap setia mengabdi di lingkungan Pemkab Banjar, meski tanpa status kepegawaian tetap.
Verifikasi fisik ini didampingi langsung oleh Sekretaris Bappedalitbang, Hanafi, bersama Kasubbag Umum dan Kepegawaian, Gusti Zulfah Nor Rahmah.
Para tenaga Non ASN diminta membawa salinan SK pengangkatan awal dan akhir, ijazah asli, serta KTP untuk memastikan kesesuaian data dengan dokumen resmi kependudukan dan kepegawaian.
Hanafi mengapresiasi langkah BKPSDM dalam menyelenggarakan verifikasi ini. Ia menilai kegiatan ini sebagai bentuk nyata perhatian pemerintah terhadap para pegawai Non ASN yang selama ini bekerja dalam ketidakpastian status.
“Kami menyambut baik inisiatif ini. Dari 17 tenaga Non ASN yang tersisa di Bappedalitbang, sebagian besar sudah mengabdi lebih dari satu dekade. Mereka loyal, berdedikasi, dan layak mendapat kepastian masa depan,” ujar Hanafi kepada tim Brigade Bappedalitbang.
Ia berharap proses verifikasi ini menjadi jalan menuju solusi yang lebih baik, termasuk kemungkinan pengangkatan dalam skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Senada dengan itu, Gusti Zulfah Nor Rahmah menekankan pentingnya verifikasi sebagai bentuk penghargaan terhadap pengabdian para tenaga Non ASN yang selama ini menjadi bagian penting dari roda organisasi.
“Mereka bukan sekadar pelengkap. Mereka adalah tenaga-tenaga andal yang selama bertahun-tahun menopang pelaksanaan program strategis di Bappedalitbang. Kami ingin mereka mendapatkan pengakuan yang sepadan,” ungkapnya.
Kegiatan ini merupakan bagian dari gerakan nasional pendataan dan penataan tenaga Non ASN di seluruh instansi pemerintah. Verifikasi ini diharapkan menjadi dasar penting bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan kepegawaian yang adil, berkelanjutan, dan berpihak pada tenaga kerja yang selama ini berada di ‘wilayah abu-abu’.
Dengan proses ini, harapan baru mulai tumbuh bagi para pengabdi lama, mereka yang diam-diam telah menjadi pilar dalam birokrasi pemerintahan daerah.
