REDAKSI8.COM, BANJAR – Pemerintah Kabupaten Banjar menggelar exit meeting bersama Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Pusat di Aula Barakat, Martapura, Kamis (15/5/2025). Pertemuan ini membahas hasil kunjungan lapangan TPPS Pusat ke Desa Tambak Anyar, Kecamatan Martapura Timur, dan Desa Bincau, Kecamatan Martapura.
Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar, HM Hilman, menyampaikan bahwa delapan aksi konvergensi percepatan penurunan stunting telah dilaksanakan di berbagai sektor. Aksi tersebut meliputi analisis situasi stunting, penyusunan rencana kegiatan, rembuk stunting, regulasi tentang stunting, pembinaan kader, sistem manajemen data, cakupan sasaran dan publikasi data, serta review kinerja.
“Melalui kunjungan TPPS Pusat dan Bank Dunia dengan program Investing in Nutrition and Early Years (INEY) fase kedua, semoga dapat menurunkan angka stunting secara berkelanjutan di Kabupaten Banjar,” harap Hilman.
Sekretaris Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas, Inti Wikanestri, mengungkapkan bahwa hasil kunjungan lapangan menunjukkan implementasi aksi konvergensi di Kabupaten Banjar sangat baik, dengan capaian di atas 86,7 persen. Namun, ia menekankan perlunya peningkatan dalam mekanisme koordinasi dan tata kelola untuk mendukung pencegahan dan percepatan penurunan stunting.
Di Desa Tambak Anyar, sistem tata kelola data antar kader dan usulan desa dalam musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan dinilai cukup baik. Cakupan imunisasi perlu diperkuat, dan sistem informasi usulan dari desa sudah masuk dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Dari sisi pendanaan, pemetaan anggaran berjalan dengan baik, dan insentif kader telah dianggarkan secara reguler oleh desa. Fokus sarana dan prasarana adalah pada perbaikan fasilitas pendidikan, seperti renovasi sekolah dan jalan.
Sementara itu, di Desa Bincau, tata kelola, penyusunan, dan rencana kegiatan telah dilaksanakan. Cakupan Posyandu luas, dan distribusi tablet tambah darah dilakukan melalui kerja sama dengan sekolah. Namun, belum ada regulasi yang mewajibkan kunjungan ke Posyandu. Sistem informasi di desa ini sudah menggunakan Aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK), dan sarana prasarana Posyandu sudah baik, meskipun cakupan Puskesmas sangat luas.
Exit meeting ini juga membuka forum diskusi hasil kunjungan lapangan TPPS Pusat dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, antara lain Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), serta Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AP2KB) Kabupaten Banjar.
Berdasarkan data Gerakan Intervensi Serentak (Gertak) pada Juli 2024, angka stunting di Provinsi Kalimantan Selatan berada di angka 24,6 persen. Sementara itu, di Kabupaten Banjar, angka stunting tercatat sebesar 24,6 persen pada periode yang sama.
Pemerintah Kabupaten Banjar terus berupaya menurunkan angka stunting melalui berbagai program dan intervensi, termasuk peluncuran Program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting) yang melibatkan seluruh komponen masyarakat dalam aksi nyata pencegahan stunting.
Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar, HM Hilman, menyampaikan bahwa delapan aksi konvergensi percepatan penurunan stunting telah dilaksanakan di berbagai sektor. Aksi tersebut meliputi analisis situasi stunting, penyusunan rencana kegiatan, rembuk stunting, regulasi tentang stunting, pembinaan kader, sistem manajemen data, cakupan sasaran dan publikasi data, serta review kinerja.
“Melalui kunjungan TPPS Pusat dan Bank Dunia dengan program Investing in Nutrition and Early Years (INEY) fase kedua, semoga dapat menurunkan angka stunting secara berkelanjutan di Kabupaten Banjar,” harap Hilman.
Sekretaris Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas, Inti Wikanestri, mengungkapkan bahwa hasil kunjungan lapangan menunjukkan implementasi aksi konvergensi di Kabupaten Banjar sangat baik, dengan capaian di atas 86,7 persen. Namun, ia menekankan perlunya peningkatan dalam mekanisme koordinasi dan tata kelola untuk mendukung pencegahan dan percepatan penurunan stunting.
Di Desa Tambak Anyar, sistem tata kelola data antar kader dan usulan desa dalam musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan dinilai cukup baik. Cakupan imunisasi perlu diperkuat, dan sistem informasi usulan dari desa sudah masuk dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Dari sisi pendanaan, pemetaan anggaran berjalan dengan baik, dan insentif kader telah dianggarkan secara reguler oleh desa. Fokus sarana dan prasarana adalah pada perbaikan fasilitas pendidikan, seperti renovasi sekolah dan jalan.
Sementara itu, di Desa Bincau, tata kelola, penyusunan, dan rencana kegiatan telah dilaksanakan. Cakupan Posyandu luas, dan distribusi tablet tambah darah dilakukan melalui kerja sama dengan sekolah. Namun, belum ada regulasi yang mewajibkan kunjungan ke Posyandu. Sistem informasi di desa ini sudah menggunakan Aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK), dan sarana prasarana Posyandu sudah baik, meskipun cakupan Puskesmas sangat luas.
Exit meeting ini juga membuka forum diskusi hasil kunjungan lapangan TPPS Pusat dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, antara lain Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), serta Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AP2KB) Kabupaten Banjar.
Berdasarkan data Gerakan Intervensi Serentak (Gertak) pada Juli 2024, angka stunting di Provinsi Kalimantan Selatan berada di angka 24,6 persen. Sementara itu, di Kabupaten Banjar, angka stunting tercatat sebesar 24,6 persen pada periode yang sama.
Pemerintah Kabupaten Banjar terus berupaya menurunkan angka stunting melalui berbagai program dan intervensi, termasuk peluncuran Program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting) yang melibatkan seluruh komponen masyarakat dalam aksi nyata pencegahan stunting.
