REDAKSI8.COM, SAMARINDA – Dewan Pengurus Wilayah Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) Kalimantan Timur mendesak Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) agar segera memperjelas dan menyosialisasikan secara menyeluruh program umrah gratis bagi marbot masjid, yang dikenal dengan nama “Gratispol”.
Program ini merupakan salah satu janji unggulan dari Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, dan Wakil Gubernur Seno Aji dalam kampanye Pilkada sebelumnya, dan secara resmi telah diluncurkan, Senin (21/4/2025).
Namun, hingga saat ini, BKPRMI menilai masih terdapat kekurangan informasi teknis yang membuat masyarakat, terutama para marbot, belum mengetahui secara pasti bagaimana cara mengikuti dan mengakses program tersebut.
Ketua Umum DPW BKPRMI Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi, menyampaikan, program umrah gratis ini telah menjadi harapan besar bagi ribuan marbot masjid di seluruh Kalimantan Timur.
Ia menyebut, para marbot adalah garda terdepan yang selama ini merawat, menjaga, dan menghidupkan masjid, namun seringkali tidak mendapatkan penghargaan yang setimpal.
“Program Gratispol sangat ditunggu oleh masyarakat, khususnya para marbot yang mengabdi tanpa pamrih dalam diam. Mereka bekerja membersihkan, menjaga, dan merawat masjid siang dan malam. Sudah sepantasnya pemerintah memberi perhatian khusus. Tapi yang kami soroti, sampai hari ini belum banyak yang tahu bagaimana proses pendaftarannya, siapa yang menyeleksi, dan seperti apa tahapannya,” jelas Reza, saat ditemui di Samarinda.
Menurut Reza, transparansi dan kejelasan teknis menjadi kunci utama agar program ini tidak hanya menjadi janji manis atau acara simbolis belaka. Ia menegaskan bahwa sosialisasi harus menjangkau seluruh kabupaten/kota, termasuk ke daerah-daerah pelosok yang kerap tertinggal informasi.
BKPRMI sendiri, lanjut Reza, telah menyatakan dukungan penuh terhadap program ini sejak awal peluncurannya. Bahkan, mereka telah menjalin komunikasi dengan para pengurus masjid, takmir, dan remaja masjid di berbagai wilayah untuk mempersiapkan basis data marbot yang layak diusulkan.
Namun demikian, Reza menilai tidak cukup hanya berhenti pada program umrah gratis.
Ia mengingatkan pemerintah untuk tidak melupakan kesejahteraan para pendidik agama, seperti guru ngaji, ustadz, ustadzah, dan para pengajar di Tempat Pendidikan Al-Qur’an (TPA).
“Kami dari BKPRMI terus memperjuangkan agar guru ngaji diberikan perhatian lebih oleh pemerintah. Beberapa kabupaten dan kota memang sudah memberikan insentif, namun masih belum merata dan nilainya juga sangat bervariasi. Kita ingin agar ada komitmen yang kuat dari Pemprov Kaltim untuk menyamakan standar penghargaan terhadap para pendidik agama ini,” tambah politisi muda tersebut.
Reza Fachlevi juga menggarisbawahi bahwa program keagamaan seperti umrah gratis ini haruslah memiliki dampak langsung dan jangka panjang terhadap pemberdayaan umat.
Ia menilai, seringkali program-program seperti ini hanya menjadi bagian dari pencitraan, tanpa ada sistem berkelanjutan yang dapat memperkuat peran masjid sebagai pusat pembangunan umat.
“Kami ingin menegaskan, program seperti Gratispol bukan sekadar rutinitas seremonial. Harus benar-benar menyentuh mereka yang selama ini bekerja tanpa suara—yang menjaga masjid dalam hujan dan terik, yang membangunkan subuh, dan membersihkan karpet tanpa pernah mengeluh. Mereka adalah pahlawan keagamaan yang harus dihargai,” tuturnya.
Sebagai organisasi kepemudaan Islam yang berdiri sejak tahun 1977, BKPRMI selama ini dikenal aktif dalam pembinaan generasi muda melalui kegiatan pendidikan Al-Qur’an, pelatihan kader dakwah, hingga kegiatan sosial keumatan lainnya.
Mereka telah menjadi mitra strategis pemerintah dalam pengembangan syiar Islam dan pemberdayaan remaja masjid.
Reza berharap, sinergi antara organisasi keagamaan dan pemerintah dapat semakin diperkuat di masa kepemimpinan Rudy Mas’ud dan Seno Aji.
Ia menyatakan BKPRMI siap berperan aktif dalam membantu menyukseskan program-program keagamaan Pemprov, asalkan program tersebut dijalankan dengan baik dan menyeluruh.
“Kami siap bersinergi, siap membantu dari sisi distribusi informasi dan pendataan. Tapi yang paling penting, kami ingin pemerintah juga serius menjalankan amanahnya terhadap umat. Jangan sampai kepercayaan masyarakat malah hilang karena program yang tidak berjalan sesuai harapan,” pungkasnya.
Dengan dorongan ini, BKPRMI berharap program Gratispol dan perhatian terhadap guru ngaji dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, sehingga semangat membangun Kalimantan Timur yang religius, adil, dan beradab bisa terwujud dengan nyata, bukan hanya dalam slogan.
