REDAKSI8.COM, SAMARINDA – Anggota Komisi I DPRD Kalimantan Timur, Abdul Rahman Agus, menyoroti serius kondisi infrastruktur di Kalimantan Timur, khususnya di Kutai Barat (Kubar) dan Mahakam Ulu (Mahulu), yang saat ini mengalami hambatan besar dalam mobilitas warga.
Hal ini disebabkan oleh jalan yang berlumpur dan terhentinya pembangunan Jembatan Aji Tulur Jejangkat (ATJ).
Kondisi tersebut memberikan dampak signifikan terhadap kehidupan ekonomi daerah dan memicu kekhawatiran di kalangan masyarakat.
Abdul Rahman Agus yang merupakan perwakilan dari daerah Kubar dan Mahulu di Parlemen Kaltim mengatakan bahwa salah satu tantangan utama yang dihadapi masyarakat adalah keterbatasan akses transportasi, yang sangat mempengaruhi aktivitas ekonomi serta layanan dasar yang seharusnya dinikmati oleh masyarakat.
“Jalan di Kubar-Mahulu bukan hanya sekedar penghubung, tetapi merupakan nadi kehidupan masyarakat yang menopang mobilitas, ekonomi, dan akses layanan dasar,” ujarnya.
Dalam upaya untuk mengatasi kendala ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang dipimpin oleh Gubernur Rudy Mas’ud telah menunjukkan komitmen kuat untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di kawasan tersebut.
Agus mengungkapkan, setelah kunjungan rombongan Pemerintah Provinsi ke Kubar dan Mahulu beberapa waktu lalu, Gubernur Rudy Mas’ud menyampaikan tekadnya untuk segera memperbaiki kondisi infrastruktur yang ada.
“Beliau (Gubernur Rudy Mas’ud) komitmen untuk membangun jalan Kubar-Mahulu,” ujar Agus.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Gubernur Rudy Mas’ud tidak hanya paham tentang kondisi yang dihadapi masyarakat, tetapi juga bersedia untuk bertindak cepat agar infrastruktur di wilayah ini segera ditingkatkan.
Hal ini juga memperkuat optimisme masyarakat terhadap proyek-proyek infrastruktur yang selama ini terhambat.
Selain masalah jalan berlumpur, salah satu perhatian utama adalah terhentinya pembangunan Jembatan Aji Tulur Jejangkat (ATJ) yang menghubungkan Kutai Barat dengan Mahakam Ulu.
Pembangunan jembatan ini sudah lama menjadi kebutuhan mendesak bagi masyarakat setempat, mengingat jembatan tersebut memiliki peran strategis dalam kelancaran arus transportasi barang dan orang.
Namun, Agus menyoroti berbagai kendala teknis dan administratif yang menghambat proyek ini, mengakibatkan mandeknya pembangunan jembatan yang sangat dibutuhkan.
Kendati demikian, dalam rapat dengan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, Bupati terpilih Edwin memberikan pernyataan positif mengenai kelanjutan proyek tersebut.
“Kemarin sudah dibahas dalam rapat dengan Bapak Bupati terpilih, Pak Edwin. Insya Allah, tahun ini pembangunan akan dilanjutkan,” ungkap Agus, memberikan harapan baru bagi masyarakat yang telah lama menunggu realisasi pembangunan ini.
Abdul Rahman Agus menegaskan bahwa DPRD Kaltim akan terus mengawal dan mendorong agar pembangunan infrastruktur di Kubar dan Mahulu menjadi prioritas bagi Pemerintah Provinsi.
“Aspirasi masyarakat sudah disampaikan dan sudah direspons serius oleh Pemprov Kaltim. Kami di DPRD Provinsi akan terus ‘nge-push’ agar proyek ini dapat segera terealisasi,” kata Agus dengan penuh keyakinan.
Agus menegaskan, meskipun ada beberapa kendala dalam proses administrasi dan teknis, komitmen pemerintah daerah tetap ada untuk memastikan bahwa proyek strategis seperti jalan dan jembatan ini tetap menjadi prioritas utama.
“Kami sudah beberapa kali bertemu dengan Pak Gubernur dan juga Ketua DPRD. Kami akan terus mendorong agar semua rencana ini dapat segera dilaksanakan,” tambahnya.
Dengan komitmen yang ditunjukkan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, diharapkan pembangunan infrastruktur yang selama ini terhambat dapat segera dilanjutkan.
Menurut Agus, proyek pembangunan jalan dan jembatan ini bukan hanya akan mempermudah akses transportasi, tetapi juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi di Kubar dan Mahulu, serta memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat di kedua wilayah tersebut.
“Kami berharap agar pembangunan ini tidak hanya memberikan dampak langsung bagi masyarakat, tetapi juga membuka peluang ekonomi yang lebih luas di masa depan,” pungkasnya, berharap agar masyarakat dapat segera menikmati manfaat dari pembangunan infrastruktur yang lebih baik.
Dengan komitmen kuat dari pemerintah dan pengawasan ketat dari DPRD Kaltim, proyek infrastruktur yang tertunda ini diharapkan akan segera terwujud dan memberikan dampak positif yang besar bagi kemajuan ekonomi dan kualitas hidup masyarakat di Kutai Barat dan Mahakam Ulu.
