REDAKSI8.COM, SAMARINDA – Ketua DPRD Kalimantan Utara (Kaltara), Achmad Djufrie, melakukan kunjungan resmi ke DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) dan bertemu langsung dengan Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud di ruang pimpinan Gedung D lantai 2, Kantor DPRD Kaltim, Kamis (10/4/2025).
Pertemuan itu dihadiri oleh Wakil Ketua I DPRD Kaltim, Ekti Imanuel.
Dalam pertemuan yang berlangsung dalam suasana penuh keakraban tersebut, Achmad Djufrie menyampaikan dua poin penting yang menjadi fokus pembahasan antara DPRD Kaltara dan DPRD Kaltim.
Poin pertama terkait akses jalan penghubung antara Tanjung Batu, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau (Kaltim), dengan Mangkupadi, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan (Kaltara).
Djufrie menilai jalur ini sangat strategis karena menghubungkan wilayah penghasil sumber daya laut dan pertanian di Tanjung Batu dengan kawasan industri besar di Kalimantan Utara, yaitu Kalimantan Industrial Park Indonesia (KIPI) yang terletak di Mangkupadi.
“Di sana ada kawasan industri besar, yaitu KIPI. Kami berharap wilayah Kaltim seperti Tanjung Batu bisa memanfaatkan peluang ekonomi dengan menyuplai produk lokal seperti ikan, hasil laut, dan pertanian ke KIPI. Ini tidak hanya menguntungkan industri, tapi juga membuka akses pasar baru bagi masyarakat di Tanjung Batu dan sekitarnya,” ujar Djufrie.
Selain itu, Djufrie menyinggung soal tantangan pelaksanaan kegiatan reses oleh para anggota DPRD, terutama bagi mereka yang wilayah konstituennya berjauhan dan terpisah secara geografis.
Kondisi ini membuat pelaksanaan kegiatan serap aspirasi masyarakat menjadi kurang optimal dan memerlukan solusi bersama antarwilayah.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menyambut baik kunjungan Ketua DPRD Kaltara dan memberikan respons positif atas inisiatif kerja sama antardaerah ini.
Ia menegaskan, pihaknya siap mendukung dan menindaklanjuti usulan yang disampaikan.
“Kami akan lakukan kunjungan langsung dan survei ke lokasi yang dimaksud. Selain melihat langsung kondisi jalan, kami juga akan memantau keberadaan perusahaan di sekitar kawasan tersebut. Nanti kami akan bentuk tim gabungan dari beberapa komisi untuk menindaklanjuti hal ini secara komprehensif,” ungkap Hasan.
Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, menyarankan agar pertemuan dan survei lapangan dilakukan secara sinergis antara Kaltim dan Kaltara dengan menentukan titik temu yang bisa dijadikan lokasi pertemuan bersama.
“Kaltim dan Kaltara harus bernegosiasi untuk bertemu di satu titik yang disepakati bersama, supaya koordinasi dan survei bisa lebih efektif,” ucap Ekti.
Pertemuan lintas provinsi ini menunjukkan komitmen DPRD di kedua wilayah untuk terus memperkuat konektivitas dan sinergi pembangunan yang tidak hanya berpihak pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga kesejahteraan masyarakat di daerah perbatasan.
