REDAKSI8.COM, SAMARINDA — Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), dengan populasi yang hampir menyentuh angka 4 juta jiwa, kini menghadapi tantangan serius dalam sektor kesehatan.
Salah satu isu paling mendesak adalah kekurangan tenaga medis, khususnya dokter, yang belum mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat akan layanan kesehatan yang merata dan berkualitas.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Andi Satya Adi Saputra, yang juga dikenal sebagai seorang dokter dan pengajar, mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi ini.
Dalam keterangannya baru-baru ini, ia menyebut bahwa Kaltim hanya memiliki sekitar 2.000 dokter aktif—angka yang sangat jauh dari standar ideal yang ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), yaitu satu dokter untuk setiap 1.000 penduduk.
“Dengan jumlah penduduk hampir 4 juta, Kaltim seharusnya memiliki minimal 4.000 dokter. Artinya, kita masih kekurangan sekitar 50 persen dari standar WHO,” ujar Andi Satya.
Namun, kekurangan jumlah bukan satu-satunya masalah. Politikus muda ini juga menyoroti distribusi dokter yang sangat timpang. Dari total 2.000 dokter yang ada, sekitar 80 persen terkonsentrasi di tiga kota besar: Samarinda, Balikpapan, dan Bontang.
Sementara itu, daerah-daerah lain, terutama kawasan pedalaman dan perbatasan, masih minim bahkan nyaris tanpa kehadiran tenaga medis yang memadai.
“Distribusi yang tidak merata ini menciptakan ketimpangan akses layanan kesehatan. Banyak warga di daerah terpencil yang harus menempuh perjalanan jauh hanya untuk mendapat pengobatan dasar,” ungkapnya.
Kondisi ini semakin diperparah oleh fakta bahwa dari 2.000 dokter yang ada, hanya sekitar 800 di antaranya merupakan dokter spesialis, dan mayoritas dari mereka memilih untuk berpraktik di kota-kota besar dengan alasan fasilitas yang lebih baik dan kesejahteraan yang lebih menjanjikan.
“Saya tidak menyalahkan para dokter yang enggan bertugas di daerah terpencil. Akses jalan yang buruk, peralatan medis yang terbatas, dan insentif yang tidak memadai menjadi kendala utama,” kata Andi Satya.
Menurutnya, tanggung jawab untuk memperbaiki situasi ini ada di tangan pemerintah.
Ia menegaskan, perlu ada investasi serius dalam pembangunan infrastruktur kesehatan di daerah terpencil, mulai dari pembangunan fasilitas layanan hingga penyediaan peralatan medis dan dukungan operasional.
“Jika pemerintah bisa memastikan bahwa rumah sakit di daerah memiliki fasilitas yang layak, serta memberikan insentif dan jaminan kesejahteraan yang memadai, saya yakin lebih banyak dokter akan bersedia bertugas di sana,” pungkasnya.
Andi Satya mendorong adanya kebijakan afirmatif dan kolaborasi lintas sektor untuk menciptakan sistem kesehatan yang inklusif, terutama bagi masyarakat di wilayah-wilayah yang selama ini terpinggirkan dalam pelayanan medis.
