REDAKSI8.COM, KALTIM – Aliansi Mahakam kembali sambangi gedung DPRD Provinsi Kaltim pada (21/03/2025) kemarin.
Bertajuk “Menggugat Indonesia gelap, Tolak UU TNI,” aksi berlangsung cukup kondusif.
Namun, sangat disayangkan aksi kali ini tidak mendapati hasil yang maksimal. Massa yang bertahan sejak sore tidak gubris oleh DPRD Provinsi Kalimantan Timur.
Menjelang maghrib, mereka memutuskan untuk melipir ke sisi kiri gedung untuk berbuka puasa bersama.
Sekitar pukul19.30 Wita, kegiatan aksi dilanjutkan dengan membuat sebuah “Panggung Rakyat” dadakan. Panggung rakyat ini menjadi ruang bagi mereka untuk kembali menyuarakan tuntutan.
Dalam suasana yang penuh semangat, satu per satu peserta aksi maju untuk menyampaikan orasi politik.
Mereka menggugat kebijakan yang dianggap mengancam demokrasi dan mengembalikan dominasi militer dalam kehidupan sipil. Selain orasi, panggung ini diisi dengan pembacaan puisi perjuangan dan karya-karya lainnya yang mencerminkan keluhan akan poin tuntutan yang dibawa.
Mereka menegaskan bahwa perlawanan ini bukan sekadar amarah, tetapi juga refleksi mendalam terhadap situasi demokrasi yang kian terkikis.
Anugrah Ramadhani, Presiden BEM Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, menyoroti muatan UU TNI yang dinilai membuka babak baru militerisme di Indonesia.
“Ada sekitar 15–16 lembaga yang nantinya bisa diisi oleh militer, sementara masyarakat sipil masih kesulitan mencari pekerjaan. Ini jelas bentuk kembalinya dominasi militer dalam pemerintahan,” ujarnya.
Anugrah menambahkan bahwa situasi saat ini mencerminkan kemunduran demokrasi menuju pola pemerintahan Orde Baru, di mana militer kembali berkuasa.
Sebelum menutup agenda, mereka membacakan pernyataan sikap bersama-sama. Mereka menegaskan bahwa mereka tetap menolak UU TNI dan akan terus mengawal Undang-undang tersebut.
Aliansi Mahakam menyerukan akan melakukan aksi lanjutan dengan massa yang lebih besar kembali ke DPRD kelak.
