REDAKSI8.COM, BANJARBARU – “UMKM butuh dukungan, bukan kriminalisasi,” ucap Anggota Komisi II DPRD Kota Banjarbaru Nurkhalis Anshari, menanggapi kasus yang menimpa Firly Norachim salah satu UMKM di Kota Banjarbaru, Minggu (9/3/2025).
Menurutnya, dari kasus tersebut seharusnya menjadi pelajaran bagi semua pihak, terutama dalam penerapan regulasi yang adil dan proporsional.
Baik disisi Pemerintah maupun aparat penegak hukum, seyogianya lebih mengutamakan pembinaan terhadap UMKM, bukan langsung menjatuhkan sanksi berat seperti pidana jika ada pelanggaran administrasi.
“Solusi awal yang lebih manusiawi itu memberikan teguran, edukasi, bahkan sampai ke pendampingan demi perbaikan,” katanya.
Dari kejadian ini Khalis menyimpulkan, masih banyak pelaku UMKM yang belum memahami aturan terkait perizinan dan standar produk.
“Disinilah peran dari Pemerintah harus lebih proaktif dalam memberikan sosialisasi dan mempermudah perizinan, termasuk dalam hal pencantuman label expired dan keamanan pangan,” pendapatnya.
Legislator muda PKS tersebut ingin kedepannya, Pemerintah daerah, bersama dengan dinas terkait dan asosiasi UMKM, mesti turun tangan memberikan pendampingan regulasi dan sertifikasi kepada pelaku usaha kecil.
Jangan sampai UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi justru terjerat kasus hukum lantaran kurangnya pemahaman aturan.
“Jika ada dugaan pelanggaran yang merugikan konsumen, perlu ada mekanisme mediasi terlebih dahulu antara UMKM dan pihak terkait, langkah ini lebih bijaksana dibandingkan langsung membawa kasus ke ranah hukum,” tegas Khalis.
Dia menukas, kasus yang terjadi sekarang harus menjadi momentum bagi pemerintah dan penegak hukum untuk lebih berpihak pada pemberdayaan UMKM.
“Bukan malah memperburuk kondisi mereka dengan tindakan hukum yang berlebihan,” pungkasnya.
