REDAKSI8.COM, BANJAR – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banjar menggelar Focus Group Discussion (FGD) bersama berbagai stakeholder untuk menyusun laporan evaluasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
Acara ini berlangsung di Aula Kantor KPU Banjar pada Senin (24/2/2025) pagi dan dihadiri oleh perwakilan pemerintah daerah, Bawaslu, akademisi, serta elemen masyarakat yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu.
Ketua KPU Banjar, Abdul Muthalib, menegaskan bahwa evaluasi ini menjadi langkah penting dalam meningkatkan kualitas pemilu di masa mendatang.
Salah satu fokus utama yang dibahas adalah kendala dalam pembentukan data badan ad-hoc di lokasi khusus (lokus), seperti di lembaga pemasyarakatan (lapas).
“Di Pilkada terakhir, pemungutan suara bagi warga binaan masih dilakukan di TPS desa terdekat. Kami menerima masukan agar ke depan dibentuk tim petugas khusus yang langsung bertugas di lokus seperti lapas, sehingga pemungutan suara bisa lebih efektif dan terkoordinasi,” jelasnya.
Aziez, sapaan akrab Abdul Muthalib, juga menyampaikan bahwa hasil diskusi ini akan menjadi bahan pembahasan lebih lanjut dalam FGD tingkat provinsi yang dijadwalkan pada Rabu (26/2/2025).
“Semua masukan yang kami terima di FGD ini akan diteruskan ke tingkat lebih tinggi agar bisa menjadi bagian dari perbaikan kebijakan Pilkada mendatang,” ujarnya.
Ia berharap proses evaluasi ini berjalan lancar dan menghasilkan rekomendasi yang dapat diterapkan dalam pemilu berikutnya.
“Kami ingin Pilkada ke depan lebih baik dan semakin inklusif bagi semua pemilih, termasuk mereka yang berada di lokasi khusus seperti lapas. Semoga dengan adanya evaluasi ini, proses demokrasi di Banjar semakin berkualitas,” pungkasnya.
Dengan diadakannya FGD ini, KPU Banjar menunjukkan komitmennya dalam menciptakan pemilu yang lebih transparan, adil, dan inklusif bagi seluruh masyarakat.
Acara ini berlangsung di Aula Kantor KPU Banjar pada Senin (24/2/2025) pagi dan dihadiri oleh perwakilan pemerintah daerah, Bawaslu, akademisi, serta elemen masyarakat yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu.
Ketua KPU Banjar, Abdul Muthalib, menegaskan bahwa evaluasi ini menjadi langkah penting dalam meningkatkan kualitas pemilu di masa mendatang.
Salah satu fokus utama yang dibahas adalah kendala dalam pembentukan data badan ad-hoc di lokasi khusus (lokus), seperti di lembaga pemasyarakatan (lapas).
“Di Pilkada terakhir, pemungutan suara bagi warga binaan masih dilakukan di TPS desa terdekat. Kami menerima masukan agar ke depan dibentuk tim petugas khusus yang langsung bertugas di lokus seperti lapas, sehingga pemungutan suara bisa lebih efektif dan terkoordinasi,” jelasnya.
Aziez, sapaan akrab Abdul Muthalib, juga menyampaikan bahwa hasil diskusi ini akan menjadi bahan pembahasan lebih lanjut dalam FGD tingkat provinsi yang dijadwalkan pada Rabu (26/2/2025).
“Semua masukan yang kami terima di FGD ini akan diteruskan ke tingkat lebih tinggi agar bisa menjadi bagian dari perbaikan kebijakan Pilkada mendatang,” ujarnya.
Ia berharap proses evaluasi ini berjalan lancar dan menghasilkan rekomendasi yang dapat diterapkan dalam pemilu berikutnya.
“Kami ingin Pilkada ke depan lebih baik dan semakin inklusif bagi semua pemilih, termasuk mereka yang berada di lokasi khusus seperti lapas. Semoga dengan adanya evaluasi ini, proses demokrasi di Banjar semakin berkualitas,” pungkasnya.
Dengan diadakannya FGD ini, KPU Banjar menunjukkan komitmennya dalam menciptakan pemilu yang lebih transparan, adil, dan inklusif bagi seluruh masyarakat.
