REDAKSI8.COM, BALIKPAPAN – Anggota DPRD Kalimantan Timur Damayanti, menyoroti minimnya jumlah sekolah negeri, khususnya Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), di Kecamatan Balikpapan Tengah.
Hal ini menyebabkan banyak calon siswa di daerah tersebut tidak tertampung saat proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), yang mengutamakan sistem zonasi.
Dalam reses yang dilakukan di Balikpapan belum lama ini, Damayanti mendorong Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) untuk segera memperhatikan kebutuhan akan penambahan sekolah negeri di Balikpapan Tengah.
“Khususnya untuk jenjang SMA dan SMK, ini harus menjadi prioritas. Pemprov Kaltim perlu segera memperjuangkan pembangunan sekolah-sekolah negeri di sana,” ujarnya.
Damayanti menambahkan, meskipun ada beberapa SMA dan SMK swasta di Balikpapan Tengah, biaya yang tinggi menjadi kendala bagi banyak orang tua untuk menyekolahkan anak-anak mereka.
“Biaya sekolah di swasta jauh lebih besar dibandingkan sekolah negeri. Kami berharap ada solusi dari Pemprov Kaltim terkait hal ini,” jelasnya.
Selain masalah pendidikan, Damayanti juga menerima berbagai keluhan terkait kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di Balikpapan Utara.
Antrean panjang kendaraan di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) menjadi pemandangan yang hampir setiap hari terlihat.
“Pemerintah provinsi perlu segera mencari solusi untuk mengatasi kelangkaan BBM ini, karena masyarakat semakin kesulitan setiap hari,” tambah Damayanti.
Selain itu, warga juga mengeluhkan kelangkaan gas elpiji dan pemenuhan air bersih yang belum terselesaikan.
“Ini adalah masalah yang perlu segera mendapat perhatian. Kami akan menampung semua aspirasi ini dan menyampaikannya kepada Pemprov Kaltim untuk menjadi bahan evaluasi,” tutupnya.
