REDAKSI8.COM, SAMARINDA – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Andi Satya Adi Saputra, melaksanakan reses selama dua hari yang dimulai pada 31 Oktober hingga 1 November 2024.
Reses tersebut difokuskan di lima titik di daerah pemilihannya, Samarinda, yaitu Kelurahan Baqa, Mangkupalas, Rapak Dalam, Mesjid, dan Handil Bakti di Palaran.
Tujuan dari reses itu adalah untuk mendengarkan keluhan, aduan, dan harapan masyarakat terkait berbagai isu yang mereka hadapi, serta untuk menyerap aspirasi yang nantinya akan disampaikan ke pemerintah.
Dalam reses kali ini, salah satu masalah yang banyak dikeluhkan oleh warga adalah persoalan pendidikan, khususnya terkait sistem zonasi di sekolah negeri.
Banyak orang tua yang merasa kesulitan memasukkan anak mereka ke sekolah negeri, terutama pada jenjang SMA.
Keterbatasan jumlah sekolah di zona tertentu membuat mereka terpaksa mencari alternatif lain, yaitu sekolah swasta.
Namun, biaya pendidikan di sekolah swasta menjadi kendala ekonomi yang besar bagi sebagian besar masyarakat.
“Masyarakat mengeluhkan sistem zonasi yang menghambat akses mereka untuk menyekolahkan anak-anak mereka di SMA Negeri. Di sisi lain, sekolah swasta membutuhkan biaya yang cukup besar, yang tidak dapat dijangkau oleh banyak orang tua,” ujar Andi Satya.
Ia menambahkan, masalah ini menjadi perhatian serius karena kebijakan wajib belajar 12 tahun seharusnya menjamin hak setiap anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak tanpa terkendala oleh sistem atau biaya.
Andi Satya menekankan bahwa masalah zonasi sekolah ini harus segera dicarikan solusi agar tidak ada anak yang terhambat pendidikannya hanya karena lokasi tempat tinggal atau kondisi ekonomi orang tua.
“Pemerintah harus bertanggung jawab dalam menyediakan fasilitas pendidikan yang layak dan terjangkau bagi seluruh anak Indonesia. Kami di DPRD Provinsi Kalimantan Timur berkomitmen untuk mengawal kebijakan ini agar pendidikan dapat diakses oleh semua kalangan, tanpa terkendala faktor ekonomi ataupun masalah zonasi,” ungkap Andi Satya.
Selain masalah pendidikan, warga menyampaikan beberapa keluhan terkait kondisi infrastruktur di wilayah mereka, terutama mengenai perbaikan jalan dan fasilitas umum.
Andi Satya berharap aspirasi ini dapat segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah dan provinsi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
