REDAKSI8.COM, KALTIM – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur Sapto Setyo Pramono, menyuarakan pandangan kritisnya terhadap penerapan Kurikulum Merdeka yang saat ini mulai diterapkan di Indonesia.
Dalam diskusi bersama Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Syaifudian, Sapto menyampaikan kurikulum tersebut belum sepenuhnya cocok bagi negara dengan populasi besar dan beragam seperti Indonesia.
“Saya baru saja berdiskusi dengan Bu Hetifah mengenai hal ini. Kurikulum Merdeka sebaiknya dikaji ulang. Menurut saya, kurikulum ini lebih tepat jika diterapkan di negara-negara dengan populasi yang lebih kecil, seperti Switzerland, yang hanya berpenduduk sekitar 5 hingga 20 juta orang,” ujar Sapto di acara reses di Yayasan Medika Samarinda, Selasa (5/11/2024).
Menurut Sapto, Indonesia dengan lebih dari 280 juta penduduk dan keberagaman budaya, etnis, serta adat istiadat memiliki tantangan tersendiri dalam penerapan Kurikulum Merdeka.
Ia berpendapat, konsep itu dirancang untuk memberikan kebebasan lebih kepada siswa dan sekolah dalam menentukan metode belajar, perlu disesuaikan dengan karakteristik budaya Indonesia.
“Kalau memang ingin diterapkan, mungkin bisa dilakukan pada kelas-kelas tertentu atau di daerah-daerah yang sudah siap. Tapi jangan dipukul rata karena kultur pendidikan kita sangat multi-kultur,” tambah Sapto.
Sapto mengkhawatirkan, kesiapan infrastruktur pendidikan dan tenaga pengajar dalam mendukung implementasi kurikulum ini.
Ia menyoroti, tidak semua daerah di Indonesia memiliki fasilitas atau tenaga pengajar yang siap menghadapi perubahan kurikulum.
“Sudahkah tenaga pengajar kita mendapatkan pelatihan memadai? Apakah seluruh daerah memiliki fasilitas yang memadai? Hal-hal ini perlu dipastikan dulu,” tanya dia.
Sapto berharap masukannya bisa menjadi perhatian khusus bagi Komisi X DPR RI dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi agar kurikulum di Indonesia bisa lebih relevan dengan kondisi multikultural dan tantangan pendidikan di Indonesia.
Diskusi lebih lanjut di tingkat legislatif dan eksekutif diharapkan akan menghadirkan solusi yang lebih tepat untuk pendidikan nasional.
