REDAKSI8.COM, KALTIM – Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) dari Dapil Balikpapan, Sigit Wibowo, mengungkapkan keprihatinannya terkait kesulitan Pemerintah Provinsi dalam mendapatkan lahan untuk pembangunan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kota Balikpapan.
Hal ini mengakibatkan banyak lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) terpaksa mencari sekolah di luar daerah atau memilih sekolah swasta.
“Dari tahun ke tahun, ketidakseimbangan antara jumlah sekolah dan jumlah siswa di Kota Balikpapan menjadi tantangan terus berulang,” ujar Sigit saat ditemui di DPRD Kaltim pada Selasa (29/10/2024).
Sigit membandingkan kondisi pendidikan di Balikpapan dengan Samarinda, di mana Samarinda memiliki jumlah SMAN dan SMKN yang lebih banyak dan mampu menampung siswa lulusan SMP dengan lebih baik. “Samarinda itu banyak penduduknya, tetapi sekolahnya juga banyak. Sementara di Balikpapan, jumlah siswa yang lulus dari SD tidak seimbang dengan daya tampung SMP, begitu juga dari SMP ke SMA,” lanjutnya.
Untuk mengatasi masalah ini, Sigit menegaskan perlunya mempercepat pembangunan SMK 7 di Balikpapan.
Meskipun anggaran untuk pembangunan sudah disediakan, proyek ini sempat terhambat karena belum adanya penyerahan lahan dari pemerintah kota.
Namun, proses penyerahan lahan kini telah selesai, dan Sigit berharap pembangunan dapat segera dimulai tanpa hambatan.
“Kita ingin segera menyelesaikan pembangunan SMK 7 agar bisa menampung lebih banyak siswa,” tambahnya.
Selain itu, Sigit juga menekankan pentingnya penambahan sekolah tingkat SMA di Balikpapan.
Ia mencatat bahwa dengan jumlah siswa SMP yang semakin meningkat, kebutuhan akan SMAN dan SMKN juga semakin mendesak.
“Namun, membangun sekolah baru terkendala oleh sulitnya mendapatkan tanah,” jelas Sigit.
Salah satu lokasi ideal yang diusulkan untuk pembangunan sekolah baru adalah kawasan Puskib.
Namun, lokasi ini memerlukan kajian lebih lanjut terkait status kepemilikan lahan dan konsep penggunaannya.
Puskib merupakan aset pemerintah yang telah dialihkan pengelolaannya ke PT Kaltim Melati Bhakti Satya (KMBS), sebuah perusahaan daerah milik Pemprov Kaltim.
“Kita perlu bertanya dulu ke PT KMBS untuk memastikan kemungkinan pembangunan di lokasi tersebut,” ungkapnya.
Sigit menambahkan bahwa kesulitan dalam mendapatkan tanah untuk sekolah baru juga pernah disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim, Muhammad Kurniawan, dalam konferensi pers akhir tahun 2023. Kurniawan menyatakan,
“Kita kesulitan mendapatkan tanah untuk lokasi membangun sekolah baru di perkotaan. Kalau pun ada uang, harganya sudah sangat mahal, jauh lebih tinggi dari taksiran appraisal,” katanya.
Ini menunjukkan betapa kompleksnya masalah yang dihadapi dalam penyediaan fasilitas pendidikan yang memadai di Balikpapan.
