REDAKSI8.COM, SAMARINDA – Masih dalam segmen kedua debat publik pertama Pilgub Kaltim 2024, setelah paslon nomor urut 2 menjawab pertanyaannya, kini giliran paslon nomor urut 1 yang mengambil nomor undian dari fishbowl. Mendapatkan kode C, pertanyaan yang didapatkan terkait dengan kepemilikan rumah.
Disebutkan bahwa 24,86 persen rumah tangga di Kaltim belum memiliki rumah sendiri, dengan masalah terbesar di Balikpapan (34,64 persen) dan Samarinda (32,40 persen). Dimana kemudian yang dinyatakan adaah strategi paslon untuk mengatasi persoalan ini.
Isran Noor, mewakili paslon nomor 1, menegaskan bahwa program rumah layak huni (RLH) sudah berjalan dan akan terus dilanjutkan.
“Kami telah membangun sekitar 500 unit RLH, bukan hanya dengan dana dari pusat, provinsi, dan kabupaten, tapi juga melalui partisipasi perusahaan lewat CSR mereka,” jelas Isran.
Hadi Mulyadi menambahkan, bahwa hal tersebut sudah berjalan dan kata kuncinya adalah melanjutkan dan menuntaskan.
Paslon nomor urut 2 kemudian diberi kesempatan untuk menanggapi. Rudy Mas’ud menyebut bahwa permasalahan kepemilikan rumah di perkotaan tidak bisa diabaikan dan perlu ada solusi menyeluruh.
Sumber daya manusia yang rendah menjadi salah satu kendala. Program-program pemerintah saat ini dikatakan Rudy, belum sepenuhnya pro-rakyat, terutama untuk masyarakat miskin.
Menurut Rudy, belum ada dorongan konkret agar masyarakat mudah mengakses fasilitas seperti kredit KPR atau perumahan di daerah padat penduduk. Ia juga meminta transparansi terkait alokasi anggaran besar yang sudah digunakan.
Isran Noor menanggapi kembali dengan mengatakan bahwa penggunaan anggaran sudah diprioritaskan dengan baik, dengan menekankan bahwa anggaran digunakan untuk program prioritas dan tidak dikorupsi.
“Kita tahu, bangsa ini sudah maju, tapi masih banyak koruptor. Banyak keluarga korupsi, masalahnya disitu. Kaltim selama lima tahun terakhir tidak ada dana yang kami korupsi,” tegasnya.
Hadi Mulyadi melanjutkan, angka 34 dan 32 persen rumah tangga yang belum memiliki rumah di Balikpapan dan Samarinda sebenarnya lebih rendah dari rata-rata nasional dan jauh lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya.
“Sebagai dosen statistik, saya ingin menekankan bahwa melihat data harus melalui perbandingan dengan provinsi lain,” tutup Hadi.
