REDAKSI8.COM, SAMARINDA – Tudingan bahwa pengurangan anggaran beasiswa di Kalimantan Timur dilakukan demi keuntungan proyek tertentu mendapat respons tegas dari Hasanuddin Mas’ud, Ketua DPRD Kaltim. Ia menolak tuduhan tersebut dan menegaskan bahwa informasi tersebut merupakan fitnah tanpa bukti yang kuat.
Hasanuddin menjelaskan bahwa proses penganggaran di pemerintahan telah dijalankan melalui prosedur yang transparan dan akuntabel.
Ia juga membantah adanya keuntungan 10 persen dari proyek pokok pikiran (Pokir) DPRD yang melibatkan Pj Gubernur Akmal Malik dan pihak legislatif.
“Anggaran beasiswa sepenuhnya berada di bawah pengelolaan Dinas Pendidikan. Setelah disahkan DPRD, penggunaannya menjadi tanggung jawab eksekutif, bukan legislatif,” ungkap Hasanuddin.
Sebagai wakil rakyat dari Fraksi Golkar dan perwakilan Kota Balikpapan, Hasanuddin menegaskan bahwa peran DPRD dan eksekutif berbeda.
DPRD bertugas menyerap aspirasi masyarakat dan mengawasi pelaksanaan anggaran, sedangkan eksekutif merancang dan mengeksekusi program kerja.
Ia menyarankan agar tudingan terkait aliran keuntungan dari proyek Pokir dikonfirmasi langsung kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Kaltim, yang memimpin Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Menurut Hasanuddin, Sekda adalah pihak paling kompeten untuk memberikan klarifikasi terkait penggunaan anggaran.
“Jika tuduhan itu benar, maka bukan hanya Pj Gubernur yang dituduh, tetapi juga Sekda dan kepala dinas terkait. Tuduhan semacam ini bisa merusak reputasi institusi dan memiliki konsekuensi hukum,” bebernya.
Hasanuddin mengimbau masyarakat agar lebih selektif dalam menerima informasi dan tidak mudah terpengaruh oleh isu-isu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.
“Setelah anggaran disahkan, seluruh proses berada di bawah kendali eksekutif. Menuduh DPRD terlibat dalam pengelolaan anggaran adalah asumsi yang salah,” tegasnya.
Ia juga menegaskan komitmen DPRD untuk mendukung program-program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, termasuk proyek Pokir, yang disusun berdasarkan aspirasi warga saat reses.
“Pelaksanaan proyek Pokir ada di tangan eksekutif. DPRD hanya berperan sebagai fasilitator aspirasi masyarakat,” tandasnya.
Hasanuddin menutup pernyataannya dengan menekankan pentingnya sinergi antara DPRD dan eksekutif demi kesejahteraan masyarakat Kaltim.
Hasanuddin menjelaskan bahwa proses penganggaran di pemerintahan telah dijalankan melalui prosedur yang transparan dan akuntabel.
Ia juga membantah adanya keuntungan 10 persen dari proyek pokok pikiran (Pokir) DPRD yang melibatkan Pj Gubernur Akmal Malik dan pihak legislatif.
“Anggaran beasiswa sepenuhnya berada di bawah pengelolaan Dinas Pendidikan. Setelah disahkan DPRD, penggunaannya menjadi tanggung jawab eksekutif, bukan legislatif,” ungkap Hasanuddin.
Sebagai wakil rakyat dari Fraksi Golkar dan perwakilan Kota Balikpapan, Hasanuddin menegaskan bahwa peran DPRD dan eksekutif berbeda.
DPRD bertugas menyerap aspirasi masyarakat dan mengawasi pelaksanaan anggaran, sedangkan eksekutif merancang dan mengeksekusi program kerja.
Ia menyarankan agar tudingan terkait aliran keuntungan dari proyek Pokir dikonfirmasi langsung kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Kaltim, yang memimpin Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Menurut Hasanuddin, Sekda adalah pihak paling kompeten untuk memberikan klarifikasi terkait penggunaan anggaran.
“Jika tuduhan itu benar, maka bukan hanya Pj Gubernur yang dituduh, tetapi juga Sekda dan kepala dinas terkait. Tuduhan semacam ini bisa merusak reputasi institusi dan memiliki konsekuensi hukum,” bebernya.
Hasanuddin mengimbau masyarakat agar lebih selektif dalam menerima informasi dan tidak mudah terpengaruh oleh isu-isu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.
“Setelah anggaran disahkan, seluruh proses berada di bawah kendali eksekutif. Menuduh DPRD terlibat dalam pengelolaan anggaran adalah asumsi yang salah,” tegasnya.
Ia juga menegaskan komitmen DPRD untuk mendukung program-program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, termasuk proyek Pokir, yang disusun berdasarkan aspirasi warga saat reses.
“Pelaksanaan proyek Pokir ada di tangan eksekutif. DPRD hanya berperan sebagai fasilitator aspirasi masyarakat,” tandasnya.
Hasanuddin menutup pernyataannya dengan menekankan pentingnya sinergi antara DPRD dan eksekutif demi kesejahteraan masyarakat Kaltim.
