REDAKSI8.COM, SAMARINDA – Diharapkan menjadi pusat pemerintahan baru dan simbol masa depan Indonesia, Proyek Ibu Kota Nusantara (IKN), yang kini berada dalam situasi yang kritis, dipertanyakan Anggota DPRD Kaltim, Muhammad Samsun.
Anggaran yang mengalami pemotongan drastis untuk tahun 2025, dari Rp42,5 triliun pada tahun 2024 menjadi hanya Rp143 miliar, menimbulkan keraguan mengenai komitmen dan kelangsungan proyek ini.
Samsun berpendapat bahwa jumlah anggaran yang tersedia hampir tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur dasar, apalagi untuk sebuah mega-proyek seperti IKN.
“Kita hanya bisa membangun jalan sepanjang 1,4 kilometer dengan lebar 6 meter. Ini jelas jauh dari yang diperlukan untuk merealisasikan visi besar IKN,” katanya, beberapa waktu lalu.
Meski menghadapi tantangan anggaran, Samsun menegaskan bahwa beban finansial proyek ini tidak akan dipikul oleh kota-kota penyangga di Kalimantan Timur.
“Daerah tidak akan menanggung beban ini karena tanggung jawab proyek sepenuhnya berada di pemerintah pusat. Kami mendukung pelaksanaan proyek tanpa terlibat langsung dalam pembiayaannya,” imbuhnya.
Ia juga memiliki harapan besar terhadap presiden baru yang akan memimpin Indonesia pada 2024. Menurut Samsun, keberlangsungan dan percepatan pembangunan IKN sangat bergantung pada perhatian dan prioritas pemerintah yang akan datang.
“Kita membutuhkan pemimpin yang mampu mendorong percepatan pembangunan dan memastikan kelancaran proyek ini,” tuturnya.
Melihat ke depan, peran pemerintahan baru akan menjadi sangat penting. Tidak hanya dalam hal pengelolaan pembiayaan, tetapi juga untuk menjaga momentum agar IKN dapat berfungsi sebagai penggerak pembangunan ekonomi dan pemerintahan Indonesia di masa mendatang.
Anggaran yang mengalami pemotongan drastis untuk tahun 2025, dari Rp42,5 triliun pada tahun 2024 menjadi hanya Rp143 miliar, menimbulkan keraguan mengenai komitmen dan kelangsungan proyek ini.
Samsun berpendapat bahwa jumlah anggaran yang tersedia hampir tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur dasar, apalagi untuk sebuah mega-proyek seperti IKN.
“Kita hanya bisa membangun jalan sepanjang 1,4 kilometer dengan lebar 6 meter. Ini jelas jauh dari yang diperlukan untuk merealisasikan visi besar IKN,” katanya, beberapa waktu lalu.
Meski menghadapi tantangan anggaran, Samsun menegaskan bahwa beban finansial proyek ini tidak akan dipikul oleh kota-kota penyangga di Kalimantan Timur.
“Daerah tidak akan menanggung beban ini karena tanggung jawab proyek sepenuhnya berada di pemerintah pusat. Kami mendukung pelaksanaan proyek tanpa terlibat langsung dalam pembiayaannya,” imbuhnya.
Ia juga memiliki harapan besar terhadap presiden baru yang akan memimpin Indonesia pada 2024. Menurut Samsun, keberlangsungan dan percepatan pembangunan IKN sangat bergantung pada perhatian dan prioritas pemerintah yang akan datang.
“Kita membutuhkan pemimpin yang mampu mendorong percepatan pembangunan dan memastikan kelancaran proyek ini,” tuturnya.
Melihat ke depan, peran pemerintahan baru akan menjadi sangat penting. Tidak hanya dalam hal pengelolaan pembiayaan, tetapi juga untuk menjaga momentum agar IKN dapat berfungsi sebagai penggerak pembangunan ekonomi dan pemerintahan Indonesia di masa mendatang.
