REDAKSI8.COM, BANJARBARU – Guna terus meningkatkan kualitas pendidikan serta permasalahan sosial di Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan (IKP Kalsel), Pemerintah Kota (Pemko) Banjarbaru gelar program percepatan penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) dan Anak Putus Sekolah (APS) Tahun 2024.
Program ini merupakan upaya dan komitmen Pemko Banjarbaru untuk menggiatkan dalam mengurangi angka putus sekolah di wilayah Banjarbaru.
Serta memastikan akses pendidikan yang merata bagi seluruh anak yang ada di Kota Banjarbaru.
Pjs. Wali Kota Banjarbaru, Nurliani Dardie mengatakan, program percepatan penanganan ATS dan APS ini menjadi prioritas pihaknya di Tahun 2024.
Sehingga dapat menjadi bekal masa depan yang lebih baik sesuai dengan slogan Banjarbaru Kota Pendidikan.
Sebab, menurutnya, pendidikan itu adalah hak setiap anak sehingga sudah seharusnya Pemko Banjarbaru memastikan bahwa anak-anak khususnya di Banjarbaru mendapatkan akses pendidikan yang layak.
“Berdasarkan data pada Tahun 2024 bahwa di Kota Banjarbaru terdapat 1.291 anak putus sekolah. Namun data tersebut kami koordinasikan lebih lanjut dalam rapat koordinasi,” ujarnya, Rabu (9/10/24).
Bunda Nunung sapaan akrabnya menjelaskan, program ini akan berjalan dengan strategis seperti identifikasi, pendataan ATS dan APS langsung dilapangan, intervensi sosial serta ekonomi.
Oleh karena itu, program percepatan penanganan ATS dan APS ini merupakan tantangan yang harus dihadapi bersama-sama stakeholder terkait, baik Pemerintah Kota, Sekolah hingga masyarakat dan orang tua.
“Ini sangat penting, semua pemangku kepentingan harus berkoordinasi. Untuk itu diadakan rakor supaya satu pemahaman dan satu solusi,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik), Kota Banjarbaru, Dedy Sutoyo menambahkan, ATS ini baru dilaunching 3 tahun oleh Kementerian Pendidikan.
Yang dimana pada awal launching Tahun 2022 masih dikenal dengan dua varian data yaitu Lulus Tidak Melanjutkan (LTM) dan Drop Out (DO).
Kemudian, kalibrasi data setiap tahunnya semakin bagus seperti ada data EMIS, Dapodik dan data Siam.
“Lalu muncul data-data di sistem yang harus diverifikasi dan validasi di lapangan, apakah benar data ini memang eksis atau harus kita koreksi data tersebut,” katanya.
Dari sistem itu nanti akan muncul data ATS sebanyak 2.500 untuk Kota Banjarbaru dan di semua Kota/Kabupaten memiliki data ini, sehingga tidak di Banjarbaru saja.
“Kebetulan Banjarbaru ini paylothing untuk penanganan ATS, dan ada tiga kota se-Indonesia yang diminta Kementerian Pendidikan untuk menangani ATS ini, jadi dikembangkan beberapa aplikasi berbasis web yang bisa memverifikasi dan memvalidasi data-data ini dilapangan by name by antares,” jelasnya.
Oleh karena itu, Ia berharap setelah hasil verifikasi dan residu data ini ada, serta apabila memang data tersebut benar maka pihaknya dapat menangani secara tepat.
“Kami tidak tutup mata bahwa ada data-data ini dan selama ini belum tertangani dengan serius dan rencana tindak lanjutnya belum terumuskan dengan baik,” tandasnya.
Program ini merupakan upaya dan komitmen Pemko Banjarbaru untuk menggiatkan dalam mengurangi angka putus sekolah di wilayah Banjarbaru.
Serta memastikan akses pendidikan yang merata bagi seluruh anak yang ada di Kota Banjarbaru.
Pjs. Wali Kota Banjarbaru, Nurliani Dardie mengatakan, program percepatan penanganan ATS dan APS ini menjadi prioritas pihaknya di Tahun 2024.
Sehingga dapat menjadi bekal masa depan yang lebih baik sesuai dengan slogan Banjarbaru Kota Pendidikan.
Sebab, menurutnya, pendidikan itu adalah hak setiap anak sehingga sudah seharusnya Pemko Banjarbaru memastikan bahwa anak-anak khususnya di Banjarbaru mendapatkan akses pendidikan yang layak.
“Berdasarkan data pada Tahun 2024 bahwa di Kota Banjarbaru terdapat 1.291 anak putus sekolah. Namun data tersebut kami koordinasikan lebih lanjut dalam rapat koordinasi,” ujarnya, Rabu (9/10/24).
Bunda Nunung sapaan akrabnya menjelaskan, program ini akan berjalan dengan strategis seperti identifikasi, pendataan ATS dan APS langsung dilapangan, intervensi sosial serta ekonomi.
Oleh karena itu, program percepatan penanganan ATS dan APS ini merupakan tantangan yang harus dihadapi bersama-sama stakeholder terkait, baik Pemerintah Kota, Sekolah hingga masyarakat dan orang tua.
“Ini sangat penting, semua pemangku kepentingan harus berkoordinasi. Untuk itu diadakan rakor supaya satu pemahaman dan satu solusi,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik), Kota Banjarbaru, Dedy Sutoyo menambahkan, ATS ini baru dilaunching 3 tahun oleh Kementerian Pendidikan.
Yang dimana pada awal launching Tahun 2022 masih dikenal dengan dua varian data yaitu Lulus Tidak Melanjutkan (LTM) dan Drop Out (DO).
Kemudian, kalibrasi data setiap tahunnya semakin bagus seperti ada data EMIS, Dapodik dan data Siam.
“Lalu muncul data-data di sistem yang harus diverifikasi dan validasi di lapangan, apakah benar data ini memang eksis atau harus kita koreksi data tersebut,” katanya.
Dari sistem itu nanti akan muncul data ATS sebanyak 2.500 untuk Kota Banjarbaru dan di semua Kota/Kabupaten memiliki data ini, sehingga tidak di Banjarbaru saja.
“Kebetulan Banjarbaru ini paylothing untuk penanganan ATS, dan ada tiga kota se-Indonesia yang diminta Kementerian Pendidikan untuk menangani ATS ini, jadi dikembangkan beberapa aplikasi berbasis web yang bisa memverifikasi dan memvalidasi data-data ini dilapangan by name by antares,” jelasnya.
Oleh karena itu, Ia berharap setelah hasil verifikasi dan residu data ini ada, serta apabila memang data tersebut benar maka pihaknya dapat menangani secara tepat.
“Kami tidak tutup mata bahwa ada data-data ini dan selama ini belum tertangani dengan serius dan rencana tindak lanjutnya belum terumuskan dengan baik,” tandasnya.
