REDAKSI8.COM, BANJARBARU – Wali Kota Banjarbaru Aditya Mufti Ariffin menyampaikan rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2025 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), di Ruang Graha Paripurna Lantai 03 DPRD, Banjarbaru, Senin (15/7/24).
Dalam penyampaiannya, Aditya mengatakan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Banjarbaru di setiap tahunnya terus mengalami peningkatan.
“Sesuai dengan proyeksi kita, jadi insyaAllah APBD kita ini tembus Rp1.5 triliun lebih. Alhamdulillah setiap tahun meningkat, bahkan sudah tembus diangka Rp.1.5 triliun lebih,” katanya.
Dengan demikian, semakin banyak nya anggaran Pemerintah, maka makin banyak pula pembangunan, dan program yang bermanfaat khususnya untuk masyarakat Kota Banjarbaru.
“Tentunya ini bisa di rasakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat, untuk kenaikan APBD nya sekitar 10 persen,” ujarnya.
Aditya menuturkan, dalam anggaran tersebut nantinya yang diprioritaskan ada dua, yakni belanja modal dan infrastruktur Kota Banjarbaru.
“Karena hari ini masih ada jalan yang belum beraspal, juga ada daerah yang drainasenya belum terbangun, dan beberapa pembangunan kantor, perbaikan kantor, melengkapi sarana dan prasarana, ini lah yang menjadi prioritas Pemerintah Kota Banjarbaru,” terangnya.
Diwaktu yang sama, Ketua DPRD Kota Banjarbaru, Fadliansyah Akbar mengatakan, rancangan KUA-PPAS Tahun 2025 nanti merupakan rencana tahap awal, sama seperti tahun sebelumnya sekitar Rp1,4 triliun pendapatan APBD di tahun 2025.
Oleh sebab itu, Ia berharap, dengan adanya APBD ini, program-program yang belum terselesaikan bisa dilanjutkan di tahun 2025 mendatang.
“Program-program prioritas di Kota Banjarbaru, penanganan mitigasi banjir dan stunting. Intinya setelah pembahasan ini kita akan sepakat anggaran prioritas SKPD itu berapa-berapa,” jelasnya.
Namun, Fadliansyah menekankan, DPRD Banjarbaru akan mencoret anggaran SKPD apabila prioritasnya kurang terhadap masyarakat Kota Banjarbaru.
“Kita akan memprioritaskan SKPD yang memang benar-benar membutuhkan bantuan anggaran, guna pelayanan masyarakat,” tandasnya.
