REDAKSI8.COM, BANJARBARU – Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Kota Banjarbaru turun langsung ke lapangan melakukan inpeksi mendadak (sidak) di beberapa agen dan Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE).
Hal ini dilakukan untuk melihat secara langsung dari mana sumber kelangkaan Liquid Petroleum gas (LPG) bersubsidi 3 kilogram, serta banyaknya keluhan dari masyarakat Kota Banjarbaru.
Staf Ahli Wali Kota Bidang Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan, Kota Banjarbaru, Muhammad Rustam mengatakan, berdasarkan pemantauan ada pengurangan droping dari Pertamina.
Namun, untuk pengurangan masih belum bisa diketahui seberapa besar dan bagaimana sistem penerapan sebenarnya terkait distribusi LPG 3 kilogram.
“Presentasenya kita belum ada, tapi memang ada kecenderungan pengurangan droping dari Pertamina, sehingga ada beberapa pangkalan yang tidak kebagian,” ucapnya.
Dikatakan Rustam, seperti salah satu agen di Kecamatan Cempaka, pendistribusian pasokan LPG 3 kilogram itu untuk 16 pangkalan, akan tetapi saat ini hanya cukup untuk 15 pangkalan saja.
“Nanti kita akan melakukan pengecekan ke Pertamina, jadi kita lihat apakah dipangkalan untuk dropping diisi oleh agen lain atau masuk ke pangkalan lain,” katanya.
“Kita tidak tahu masalah itu karena yang mengatur pasokan adalah Pertamina,” sambungnya.
Sedangkan di SPBE PT. Banua Sejahtera Mulia, Jalan Mistar Cokrokusumo, Bangkal, Kecamatan Cempaka, untuk LPG 3 kilogram tidak ada terdapat masalah, karena 100% pasokannya di suplai ke wilayah Kota Banjarbaru.
“Di SPBE Cempaka tidak ada masalah karena hanya memproduksi ketersediaan khusus untuk Kota Banjarbaru,” jelasnya.
Sementara itu, pemilik agen LPG di Jalan Sidorejo RT.11 RW.02, Kelurahan Guntung Manggis, Kota Banjarbaru, Wahono mengaku sejak 4 bulan terakhir droping dari Pertamina mengalami penurunan.
“Sudah 4 bulanan ada pengurangan, biasa 23 truk yang datang sekarang hanya 17 truk saja,” ungkapnya.
Dengan adanya pengurangan pasokan tersebut, tentu berdampak kepada stok yang ada di pangkalan, namun untuk masyarakat pemegang Kartu Kendali masih aman.
“Kalau untuk distribusi ke masyarakat kurang mampu disini aman-aman saja, dan kebetulan saya juga ketua RT jadi saya langsung yang mendata bersama Kelurahan,” tuturnya.
Menurutnya, Pemerintah Kota Banjarbaru harus menindak tegas pada para pangkalan yang nakal dan yang mempermainkan harga LPG ini, sehingga kedepannya mendapatkan efek jera.
“Tindak tegas saja kalau ada pangkalan yang nakal, jadi untuk distribusi ke masyarakat bisa merata,” tandasnya.
