REDAKSI8.COM – Pengeadilan Negeri Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan melakukan Sidang Pemeriksaan Setempat (PS) di lokasi objek yang menjadi sengketa yang berlokasi di Desa Asam Asam Kecamatan Jorong Tanah Laut Kalimantan Selatan, Kamis (13/4/2023).
Sidang tersebut dipimpin oleh Hakim Ketua Dwi Ananda Fajarwati (Wakil Ketua PN Pelaihari) tersebut, dihadiri oleh sekelompok warga dari pihak penggugat, pihak tergugat, dan disaksikan langsung oleh Kepala Desa dan Ketua RT setempat.
Adapun perkara gugatan Nomor 7/pdt.G/2023/PN Pli dengan penggugat ada 20 orang dengan 3 tergugat yaitu tergugat 1 atas nama H Gazali Rahman dengan alamat jalan A.Yani RT 001 Desa Sungai Baru Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut.
Adapun tergugat 2 atas nama H. Junaidi beralamat alamat di jalan A.Yani Desa Asam-Asam Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan dan tergugat 3 yaitu PT Barito Inti Perdana (BIP) beralamat alamat di Jalan A. Yani KM. 6,5 Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan selatan.
Seperti yang disampaikan oleh kuasa hukum dari 20 penggugat Syarrozzaman mengatakan bahwa duduk perkaranya adalah bahwa para penggugat merupakan kelompok yang masing- masing memiliki lahan di daerah Singkuan Desa Asam-Asam Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut.
“Para penggugat dengan atas hak Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) tahun 2000 dengan total Luas 40 hektar dengan diketuai oleh Ahmad Yane atau Yani B pada tahun 2000 dan Ahmad Subandi pada tahun 2006,” tuturnya.
Syarrozzaman berharap Mengabulkan gugatan Penggugat Seluruhnya dan menyatakan sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan hukum Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) atas nama Para Penggugat.
Menyatakan perbuatan Tergugat I dan II menguasai tanah yang terletak di daerah Singkuan Desa Asam-Asam Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut adalah tanpa hak dan Perbuatan Melawan Hukum.
Menghukum kepada Tergugat I dan II untuk menyerahkan tanah yang menjadi obyek Perkara dalam perkara ini kepada para Penggugat. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar kerugian materi sebesar Rp.7.200.000.000 (tujuh milyar dua ratus juta rupiah) dan kerugian inmateril sebesar Rp.10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) kepada para Penggugat.
Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang dilakukan oleh juru sita Pengadilan Negeri Pelaihari dalam perkara. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- satu juta rupiah) setiap hari apabila Tergugat lalai memenuhi isi Putusan ini terhitung sejak putusan ini diucapkan dan atau diberitahukan kepada Tergugat hingga dilaksanakannya putusan ini.
Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada verzet, banding atau Kasasi. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya biaya yang timbul dalam perkara ini.
Sidang Pemeriksaan Setempat tersebut juga menghadirkan langsung pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tanah Laut, guna menunjukan titik koordinat tanah yang disengketakan, dan diamankan oleh beberapa Personel Polsek Jorong.
Seperti yang disampaikan oleh salah satu penggugat atas nama Nadrian mengatakan bahwa dirinya menggugat para mereka para tergugat sebagai penabang batu bara yang melakukan penambangan di tanah miliknya.
“Kita menggugat tergugat agar mengganti rugi lahan yang di tambang dan juga melakukan perbaikan atas lahan yang rusak akibat penambangan tersebut selama 3 tahun dari tahun 2019 yang lalu yang mengakibatkan lahan rusak,” ungkapnya
“Nadrian menuturkan bahwa lahan tersebut ditambang oleh tergugat dan dirinya ingin ke lokasi untuk melihat tanahnya, tetapi diancam oleh penjaga jalan menuju lokasi yang merupakan anak buah dari tergugat,” ucapnya.
“Kita ingin ke lokasi untuk melihat tanah yang kita miliki, tetapi dijaga oleh para preman, dan para preman tersebut mengancam, apabila naik ke lokasi tambang maka akan terjadi perkelahian, karena saya tidak berani maka saya tidak jadi naik dan hanya bisa melakukan pelaporan kepada pihak kepolisian,” tuturnya.
