REDAKSI8.COM – Ketua Dewan Perwak8oan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banjar H Muhammad Rofiqi saat mengikuti rapat badan anggaran (Banggar) menuturkan bahwa parpol memang dibiayai oleh negara. Hal tersebut bertujuan agar tidak ada lagi penyimpangan anggaran.
“Ada beberapa di daerah lain sudah ada yang 6.000 rupiah, 8.000 rupiah bahkan 10.000 rupiah. Harusnya, Kabupaten Banjar juga bisa naik, namun kualitas dari parpol sebaliknya mengikuti,” ujarnya Rofiqi, Rabu (16/11/2022) malam.
Sebelumnya, bantuan keuangan per surat suara selama ini yang diterima oleh beberapa partai politik setempat melalui dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Banjar masih dianggap rendah.
“Masa sekarang satu suara hanya dihargai sekitar 4.000 rupiah saja, tadi saat rapat usulannya hanya 6.000 rupiah namun saya mengusulkan 10.000 rupiah,” tuturnya.
Rofiqi menuturkan bahwa usulan ini bertujuan agar pembiayaan dari parpol bisa berjalan secara mandiri dan mendapati anggota legislatifnya bermain-main terhadap proyek atau yang melanggar dengan Undang-Undang.
Menanggapi hal tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekda) Banjar, M Hilman, mengatakan, usulan bantuan dana partai politik yang sebelumnya sudah dialokasikan.
“Dananya sekitar 4.000 rupiah per suara kini diajukan untuk dinaikkan jadi 6.000 rupiah karena dianggap tidak akan membebani APBD karena hanya menambah 2.000 rupiah saja,” ungkapnya.
”Apabila per suaranya ditetapkan menjadi 10.000 maka secara otomatis Pemkab Banjar harus menambah dua kali lipat artinya kita harus menambah alokasi anggaran menjadi sebesar Rp1,2 miliar,” tambahnya.
Berhubung dana Banpol belum disahkan, Hilman memastikan persoalan ini akan ditinjau serta dimusyawarahkan lagi dengan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Banjar.
”Oleh karena itu, kami dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) akan melakukan perhitungan ulang kembali berdasarkan hasil masukan Badan Anggaran terkait dengan belanja,” jelas Hilman
Lalu dirinya membeberkan, untuk dana alokasi APBD Pemerintah Kabupaten Banjar dalam pelaksanaan kegiatan keseluruhan yakni sebesar Rp2,27 triliun.
“Dana tersebut adalah dana yang masuk dalam tahun anggaran 2023,” ujarnya.
