REDAKSI8.COM – Fraksi DPRD Kabupaten Banjar sampaikan pandangan umum terhadap raperda tentang penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Banjar kepada Perseroan Terbatas Bank Kalimantan Selatan, Rabu (15/6/2022) di Ruang Paripurna Lantai II, Gedung DPRD Banjar, Martapura.
Ada 7 fraksi di DPRD Kabupaten Banjar adalah Fraksi Gerindra, Fraksi Golkar, Fraksi Nasdem, Fraksi PPP, Fraksi Demokrat, Fraksi Kebangkitan Demokrasi Indonesia dan Fraksi Amanat Sejahtera Rakyat. Pada dasarnya, semua fraksi setuju terkait dengan penyertaan modal pemerintah Daerah Kabupaten Banjar kepada Bank Kalsel.

Seperti Fraksi Kebangkitan Demokrasi Indonesia yang dibacakan oleh Ratna Hartati, berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Kami berpandangan bahwa perlu kajian matang yang ditinjau dari aspek yuridis dan tingkat urgensinya.
“Kami berpandangan bahwa dalam penambahan modal ini tentunya akan melekat perpindahan pada aset yang akan dimiliki Pemerintah Daerah dalam hal ini terutama Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan,” ucapnya
Adapun perihal penyertaan modal kepada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan haruslah disesuaikan dengan kebutuhan, azas manfaat dan ketersediaan anggaran yang dimiliki pemerintah daerah serta disesuaikan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
“Perusahaan perlu merencanakan kebutuhan dan penggunaan modal kerja yang ada untuk tercapainya efisiensi dalam penggunaan dan pengelolaan modal kerja,” tambahnya
Fraksi Kebangkitan Demokrasi Indoensia berharap komitmen pemerintah daerah untuk mengelola Badan Usaha Milik Daerah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan secara lebih professional dengan mengutamakan kepentingan terbaik untuk rakyat berdasarkan pada tata kelola perusahaan yang baik.
“Kami mengharapkan agar penyertaan modal tersebut harus benar-benar memberikan pendapatan daerah yang sesuai dengan penyertaan modal yang telah diberikan dan manfaat sosial bagi masyarakat serta bisa dimanfaatkan dengan baik.
“Tidak hanya sekedar berbicara tentang dividen tapi pemerintah daerah Kabupaten Banjar juga harus bisa mendorong kebijakan PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan untuk lebih mendukung koperasi, UMKM, Industri kecil menengah dan industri kreatif yang ada di Kabupaten Banjar,” tutupnya
Wakil Bupati Kabupaten Banjar Sayyid Idrus Al Habsyi menanggapi terkait pandangan umum fraksi fraksi DPRD Kabupaten Banjar terkait dengan penambahan penyertaan modal pemerintah Kabupaten Banjar kepada Perseroan Terbatas Bank Kalimantan Selatan.
“Pendapat saran dan pertanyaan yang disampaikan oleh fraksi fraksi DPRD Kabupaten Banjar pada dasarnya setuju dengan penambahan penyertaan modal kepada Bank Kalsel,” tuturnya



